REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menurut laporan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi sektor pendidikan, UNESCO, sejumlah siswa di negara-negara miskin menderita kekurangan buku-buku pelajaran. Hasil studi yang dilakukan oleh UNESCO di Kamerun menyebutkan, satu buku pelajaran dibagi 12 siswa di negara tersebut.

Seperti dilansir BBC, Selasa (19/1), laporan tersebut menyerukan sistem pembelian buku-buku pelajaran yang lebih terpusat agar harganya terjangkau oleh mereka. Direktur Global Education Monitoring Report UNESCO Aaron Benavot mengatakan pengadaan buku-buku pelajaran adalah cara penting untuk meningkatkan standar di sekolah.

"Buku-buku pelajaran yang dirancang dengan baik dalam jumlah yang cukup adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan belajar siswa," kata Benavot.

Laporan tersebut menunjukkan perlu dilakukan pendekatan dengan cara yang sistematis dalam proses pendistribusian buku-buku pelajaran sama halnya seperti program kesehatan masyarakat. "Kita harus belajar dari kesehatan dan membuat sebuah sistem baru sehingga buku-buku pelajaran dapat dibeli dengan murah dan efektif dari percetakan ke sekolah dan ke tangan anak-anak," kata Benavot.

UNESCO mengatakan bahwa ratusan juta pound bisa diselamatkan oleh proses pengadaan yang terkoordinasi dengan baik. Saat ini, sistem distribusi yang berbeda di seluruh dunia, yang artinya bahwa banyak murid tidak memiliki akses berarti untuk bisa membaca buku karena tidak ada dana, kurangnya transparansi tentang bagaimana uang dibelanjakan dan kegagalan dalam memprediksi permintaan.

Kurangnya ketersediaan buku-buku pelajaran dari sekolah berarti bahwa banyak keluarga yang harus membeli salinan buku tersebut, yang tidak akan terjangkau kalangan orang-orang miskin. UNESCO mengatakan bahwa di 12 negara-negara Afrika, membayar biaya sekolah menghabiskan sepertiga dari total pengeluaran rumah tangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika