REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan keterlibatan beberapa perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah Tepi Barat dalam mendanai pelanggaran HAM bagi warga Palestina.
Dalam sebuah laporan Human Rights Watch, Selasa (19/1) mendesakan agar perusahaan Israel menghentikan pendanaan penggusuran warga Palestina. Perusahaan Israel ini mengambil untung dari kebijakan militer zionis yang mendeskriditkan warga Palestina di Tepi Barat.
"Perusahaan yang ingin bertahan mau tidak mau harus berkontribusi untuk kebijakan Israel yang menduduki tanah dan mendiskriminasi warga Palestina. Sementara perusahaan Israel mendapatkan keuntungan pembangunan pemukiman dari pencurian tanah warga Palestna dan sumber daya lainnya," ujar Direktur Human Rights Watch divisi bisnis dan HAM, Arvind Ganesan dilansir Anadolu Agency.
Laporan menyebut perusahaan Israel yang mendukung pelanggaran HAM dan pengusiran ini beroperasi di sekitar 20 kawasan industri. Perusahaan ini banyak mengunakan sumber daya alam seperti taah, air dan mineral di lahan milik warga Palestina di Tepi Barat. "Intinya tidak ada penyelesaian harus beroperasi dan mengambil keuntungan dari tanah dan sumber daya secara ilegal dari aset milik warga Palestina," kata Ganesan.
Laporan ini juga mengutip nilai ekonomi warga Palestina yang hilang dari perhitungan Bank Dunia sebesar 3,4 miliar dolar AS per tahun. Pada 2011 Kementerian Ekonomi Palestina memperkirakan ekonomi Palestina kehilangan tujuh miliar dolar akibat pendudukan, pembatasan dan blokade di Tepi Barat dan Jalur Gaza oleh Israel.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahson mengatkan laporan ini dibuat-buat. "Laporan ini dipolitisir," katanya. Bahkan ia mengklaim pembangunan pemukiman Israel menyediakan lapangan kerja bagi pekerja Palestina. Asosiasi produsen Israel setidaknya ada 600 pabrik milik Israel di Tepi Barat yang mempekerjakan 6.000 pekerja Palestina.
Baca juga, Ini Boneka Palestina yang Membuat Takut Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
