REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan telah meminta Menteri Keuangan menunda pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPn) atas sapi impor. PPn sebesar 10 persen ini sedianya berlaku mulai Januari 2016.
Menyusul rencana berlakunya PPn ini, pekan lalu sejumlah pedagang daging melakukan aksi mogok menjual dengan dalih tingkat harga yang sudah begitu tinggi pada akhirnya akan menyulitkan konsumen. ABC memberitakan pekan lalu keputusan pemerintah Indonesia ini juga menimbulkan keresahan di kalangan eksportir Australia.
Menko Darmin Nasution kepada wartawan di Jakarta pekan lalu memastikan, ternak sapi akan mendapat pengecualian PPn.
"Saya sudah minta Menteri Keuangan untuk sementara tidak memberlakukan PPn karena dampaknya yang sangat besar terhadap persediaan makanan yang strategis," jelasnya.
Sejumlah media lokal menyebut penundaan PPn sapi impor ini sebagai salah satu contoh kebijakan pemerintah yang plin-plan. Thomas Sembiring dari Asosiasi Importir Daging Indonesia kepada ABC mengatakan, PPn ini akan merugikan konsumen.
"Tentu saja akan ada kenaikan harga daging jika pajak ini diterapkan," katanya. "Harga sapi Australia sudah begitu tinggi. Makanya sejumlah pedagang di Jawa Barat berhenti berjualan daging selama sehari. Begitu pula rumah jagal melakukan aksi mogok, sebab mereka tahu konsumsi daging akan menurun (jika harga dinaikkan)," kata Sembiring.
Menurut dia, pemberlakukan pajak ini akan bertentangan dengan target pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi.
"Menteri Pertanian terlalu terobsesi untuk mencapai swasembada. Tanpa pajak 10 persen pun harga daging sapi sudah begitu tinggi, di atas Rp 100 ribu/kg," katanya.
Secara terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Daging Sapi Asnawi menjelaskan untuk pasar Jakarta saja setiap harinya dibutuhkan sekitar 700 ekor sapi impor jenis Brahmana, yang menurut dia setara dengan 1.400 sapi lokal asal Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
