REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Menteri Urusan Human Service Australia Stuart Robert telah mengundurkan diri pada Jumat (12/2) setelah menjadi sorotan akibat kunjungannya ke Cina menghadiri MoU antara dua perusahaan tambang. Namun oposisi tetap mempermasalahkan dan kini melaporkan Robert ke polisi.
Laporan itu disampaikan juru bicara oposisi urusan Kejaksaan Agung Mark Dreyfus yang meminta Kepolisian Australia (AFP) untuk menyelidiki apakah Robert memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kunjungan ke Cina.
Pimpinan perusahaan Australia bernama Nimrod Resources itu diketahui merupakan donatur besar bagi Partai Liberal yang kini memerintah. Namun Robert membantah dengan mengatakan dia hadir dalam kapasitas pribadi.
Sumber ABC menyebutkan Robert juga diketahui memiliki saham di sebuah yayasan yang terkait dengan Nimrod. Kini, dalam suratnya ke AFP, Dreyfus menyatakan perilaku Robert mungkin juga melibatkan perbuatan melawan hukum.
"Jelas sekali Robert ingin memastikan keuntungan bagi Paul Marks, donator Partai Liberal. Namun kabar Robert sendiri bermaksud mengambil keuntungan pribadi melalui saham miliknya yang terkait dengan Nimrod, adalah masalah yang lebih serius lagi," kata Dreyfus, yang juga bertindak sebagai Jaksa Agung bayangan.
Dreyfus mengutip aturan perundangan-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan publik. Kepada ABC, Dreyfus menyatakan adanya sadam Robert di Nimrod Resources membuat masalah ini semakin berat.
Stuart Robert merupakan menteri terakhir yang mundur dari kabinet terkait skandal, setelah sebelumnya Menteri Urusan Perkotaan Jamie Briggs mundur terkait kasus dengan seorang PNS wanita saat mereka berkunjung ke sebuah bar di Hong Kong.
Lalu ada juga Mal Brough yang mundur terkait penyelidikan AFP dalam kasus yang melibatkan bekas ketua DPR Peter Slipper. PM Malclom Turnbull telah mengumumkan formasi baru kabinernya, dan rencananya menteri-menteri baru akan diambil sumpahnya pada Kamis (18/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
