REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Rencana pemerintah Inggris melarang lembaga yang didanai publik untuk memboikot produk-produk Israel menuai kemarahan. Aktvis menuduh Inggris melakukan tindakan keras melawan kampanye hak asasi manusia.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (17/2) Inggris berencana melarang dewan kota, lembaga-lembaga publik, dan beberapa kelompok mahasiswa memboikot produk Israel. Mereka juga melarang boikot terhadap produk yang dihasilkan para pemukim di permukiman ilegal di Tepi Barat.

Para pejabat senior pemerintah mengatakan kepada the Independent rencana tersebut akan diresmikan pekan ini saat Menteri Kabinet Pemerintahan Matt Hancock mengunjungi Israel.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Aljazirah, juru bicara kantor Perdana Menteri David Cameron mengatakan boikot bisa merusak hubungan di masyarakat. Boikot menurutnya dapat meracuni dan mempolariasasi perdebatan, melemahkan integrasi serta memicu anti-Semitisme.

Pernyataan menambahkan, boikot terhadap produk Israel juga bisa berisiko menghambat perdagangan ekspor Inggris serta membahayakan hubungan internasional.

Baca juga, Israel Kembali Rampas Tanah Palestina di Tepi Barat.

Anggota kampanye Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign, Ben, mengatakan, larangan ini sebagai serangan terhadap demokrasi lokal.

"Boikot atau penolakan untuk membeli barang dari pemukim tidak kontroversial. Kami melihat diri kami sebagai pejuang hak asasi manusia, dan kami bertekad untuk menerusakan atas nama rakayt Palestina," ujar Ben.

Ikuti Whatsapp Channel Republika