REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Doktor Mahathir Mohamad bersama pemimpin oposisi mengumumkan Deklarasi Rakyat untuk mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meletakkan jabatannya.

Mahathir mengatakan bahwa dirinya bersama barisan pemimpin oposisi membuat deklarasi itu mewakili aspirasi rakyat yang menginginkan Najib meletakkan jabatan demi kebaikan negara.

"Kami bersama hari ini tidak mewakili partai politik mana pun, sebaliknya sebuah badan yang mewakili kebimbangan rakyat atas seseorang," kata Mahathir seperti dikutip berbagai media setempat, Sabtu (5/3). "Hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut," imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Mahathir membacakan Deklarasi Rakyat yang membangkitkan semula tentang isu perusahaan SRC International, 1Malaysia Development Berhad dan dana politik 2,6 miliar ringgit.

Sebanyak 58 orang menandatangani deklarasi tersebut, termasuk Mahathir, mantan wakil PM Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Presiden MCA Tun Dr. Ling Liong Sik, pemimpin veteran DAP Kit Siang, dan Wakil Presiden Partai keadilan Rakyat Datuk Seri Mohammed Azmin Ali.

Menanggapi langkah Mahathir tersebut, Wakil Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa setiap langkah untuk menyingkirkan Najib sebagai perdana menteri di luar proses demokratik adalah tidak sah.

Ahmad Zahid yang juga wakil PM tersebut mengatakan bahwa Malaysia mempunyai sistem undang-undang dan demokrasinya sendiri dalam memilih perdana menteri. "Undang-undang harus dipatuhi dan sistem demokrasi harus kita hormati," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden UMNO Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mengatakan bahwa Mahathir seharusnya sadar tindakannya bergabung dengan oposisi dalam usaha menjatuhkan perdana menteri bukan saja memberi dampak kepada Najib, melainkan juga partai, pemerintah, dan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika