Selasa 22 Mar 2016 21:56 WIB

Komunitas Muslim Australia Selatan Tuntut Perubahan UU tentang Jilbab

Red:
Shaikh M Tahwidi memeringatkan reaksi Muslim terhadap tindakan intoleransi di Adelaide.
Foto: The Islamic Association of SA
Shaikh M Tahwidi memeringatkan reaksi Muslim terhadap tindakan intoleransi di Adelaide.

REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA SELATAN -- Seorang pemimpin Muslim di Australia Selatan memeringatkan bahwa kurangnya toleransi bisa memicu kekerasan. Pernyataannya ini muncul setelah seorang pria yang diduga menarik jilbab seorang perempuan Muslim dibebaskan dengan jaminan.

Imam Asosiasi Islam Australia Selatan, yang dikenal dengan nama Shaikh M Tawhidi, pada Selasa (22/3) merilis sebuah pernyataan yang mengatakan, ia takut akan datangnya sebuah hari "di mana komunitas Muslim mungkin menyelesaikan sendiri masalah itu untuk melindungi perempuan dan ibu mereka".

"Dan itu mungkin jahat, sangat jahat," sebutnya.

Pada (22/3), Kepolisian Australia Selatan menangkap dan menuduh seorang pria 27-tahun dari Kilburn di Adelaide dengan tindakan penyerangan dan perilaku ofensif pada kendaraan berpenumpang. Mereka menduga ia menarik jilbab seorang perempuan muda saat naik bus di Churchill Road pada 16 Maret dan mengintimidasi perempuan itu selama sisa perjalanan bus ke kota.

Polisi mengatakan, perempuan itu tak terluka secara fisik dan pria itu dibebaskan dari sidang di Pengadilan Negeri pada 18 April.

Shaikh Tawhidi mengatakan, para imam berjuang "keras untuk mereformasi komunitas Muslim Australia Selatan menjadi sebuah komunitas yang toleran". Ia menyebut, insiden di bus itu telah memprovokasnya untuk membuat pernyataan, memperingatkan Pemerintah Australia untuk meninjau undang-undang tentang jilbab.

"Kilburn, Prospect dan sekitarnya memiliki populasi Muslim yang besar," kata imam, yang tiba di Australia Selatan baru-baru ini.

Ia mengutarakan, "Jika undang-undang pemerintah tak mencegah serangan seperti itu, maka saya takut bahwa suatu hari akan tiba masanya ketika komunitas Muslim mungkin menyelesaikan masalah sendiri untuk melindungi perempuan dan ibu mereka.”

"Tindakan seperti ini, dan keputusan non-strategis yang bisa memicu reaksi dari keluarga korban yang akan menghasilkan kekerasan," tambahnya.

Jaksa Agung Australia Selatan belum memberikan komentar.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement