REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Anggota Parlemen Australia disarankan tidak menggunakan uang negara untuk menyewa heli jika perjalanan mereka hanya jarak dekat. Istilah "tunjangan jabatan" juga perlu digantikan dengan "pengeluaran kerja" sehingga mencerminkan penggunaan uang rakyat.

Demikian terungkap dalam tinjauan yang dilakukan pemerintah terhadap tunjangan para politisi Australia. Tinjauan ini dilakukan menyusul skandal sewa heli yang dilakukan mantan Ketua DPR Bronwyn Bishop, yang kemudian mengundurkan diri gara-gara kasus tersebut.

Sumber ABC menyebutkan, tahun lalu Bronwyn Bishop menghadiri acara Partai Liberal di Geelong, sekitar satu setengah jam perjalanan darat dari Kota Melbourne.

Namun Bishop tidak menggunakan mobil dinas ke sana, melainkan menyewa heli pulang-pergi dengan biaya lima ribu dolar AS (sekitar Rp 50 juta) yang kemudian dibebankan ke kas negara. Belakangan Bishop mengembalikan dana tersebut disertai bunganya, dan tidak lama setelah itu menyatakan mundur dari jabatannya di tengah kuatnya desakan partai oposisi.

Sehari setelah mundurnya ketua DPR, Tony Abbott yang saat itu menjabat perdana menteri mengumumkan dilakukannya peninjauan kembali terhadap tunjangan politisi.

Hasil peninjauan kembali itu kini mengusulkan jika tidak ada alasan yang kuat, helikopter tidak boleh disewa untuk dipakai dalam perjalanan jarak dekat. Namun review ini mengakui para politisi tersebut, baik dari faksi pemerintah maupun oposisi, non-faksi dan independen dituntut banyak melakukan perjalanan yang tentunya butuh biaya.

Sejumlah rekomendasi dalam peninjauan kembali ini memerlukan persetujuan parlemen untuk diberlakukan karena menyangkut perubahan UU.

Baca juga: Pelajar Ditangkap di Sydney karena Biayai ISIS

Ikuti Whatsapp Channel Republika