REPUBLIKA.CO.ID, REYKJAVIJK -- Pemerintah koalisi sayap kanan Islandia menunjuk Menteri Pertanian Sigurdur Ingi Johansson sebagai perdana menteri baru. Penunjukkan ini dilakukan sehari setelah pendahulunya Sigmundur David Gunnlaugsson dipaksa mundur menyusul skandal Panama Papers.
Partai Progresif dan Partai Kemerdekaan sepakat selama pembicaraan Rabu (6/4) untuk menyerahkan jabatan PM kepada menteri berusia 53 tahun tersebut. Hoskuldur Thorhallsson dari Partai Progresif mengatakan kepada BBC News Selasa (6/4), penunjukkan ini dilakukan saat Gunnlaugsson belum mengundurkan diri.
Melalui siaran pers dari kantornya, Gunnlaugsson hanya melangkah ke samping untuk jangka waktu tertentu setelah kebocoran Panama Papers. Tapi pertanyaan ini menyarankan wakil ketua Partai Progresif harus mengambil alih kantor perdana menteri selama waktu tertentu yang tidak ditentukan.
"Perdana Menteri tidak mengundurkan diri dan akan terus melayani sebagai Ketua Umum Partai Progresif," katanya.
Kebocoran dokumen Panama Papers dari firma hukum Mossack Fonseca melaporkan Gunnlaugsson dan istrinya Anna Sigurlaug Palsdottir memiliki sebuah perusahaan di British Virgin Islands untuk penggelapan pajak. Hal ini memicu protes luas di Islandia.
Menurut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang menerbitkan dokumen, Wintris didirikan pada 2007. Tapi itu tidak dinyatakan ketika Gunnlaugsson memasuki parlemen dua tahun kemudian.