REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris David Cameron pada Ahad (10/4) mengambil langkah tak biasa, yaitu mempublikasikan catatan pajaknya di tengah skandal Panama Papers.

Langkah itu ia tempuh sebagai upaya mengakhiri pertanyaan yang muncul selama berhari-hari soal kekayaan pribadinya terkait dana di luar negeri milik mendiang ayahnya, yang disebut-sebut dalam Panama Papers. Sebelumnya, keengganan Cameron mengakui ia menerima keuntungan dari dana sang ayah telah memunculkan kemarahan.

Keadaan itu menambah masalah pada saat ia sedang menghadapi pertentangan politik hebat dalam membujuk rakyat Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa. Pemungutan suara akan dilakukan pada 23 Juni untuk menentukan apakah rakyat Inggris menginginkan negara mereka tetap bergabung atau berpisah dari Uni Eropa.

Masalah keanggotaan Inggris di Uni Eropa itu telah memecah belah partai Cameron, Partai Konservatif. Sementara itu, pemerintah juga telah menghadapi masa sulit terkait pengundurkan diri seorang menteri senior, perubahan dalam hal pengurangan kesejahteraan serta tuduhan-tuduhan pemerintah gagal melindungi industri baja Inggris.

Cameron mengeluarkan ringkasan catatan pajaknya dalam periode enam tahun terakhir. Namun, harapan untuk membungkam serangan tampaknya hanya bertahan sebentar. Surat-surat kabar Ahad tetap membahas masalah hadiah senilai 200 ribu pound (Rp 3,7 miliar) yang diterima Cameron dari ibunya pada 2011.

Hadiah itu dicurigai merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak warisan. Seorang sumber di kantor perdana menteri mengatakan kecurigaan itu tidak benar.

Cameron merupakan salah satu dari puluhan politisi di seluruh dunia yang terkena dampak kebocoran 11,5 juta dokumen dari kantor hukum Panama, Mossack Foseca.

Ikuti Whatsapp Channel Republika