REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan Perdana Menteri Najib Razak masih bergulir. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berada di posisi depan untuk membawa Najib ke ranah hukum.

Namun, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan, kasus 1MDB bukanlah semata masalah keuangan untung dan rugi, melainkan politik.

Mahathir yang berdiri paling depan dalam pengungkapan kasus bahkan menggalakan satu juta tanda tangan untuk membuat Najib turun dari jabatannya. Namun, Zahrain menegaskan angka satu juta yang digalakkan Deklarasi Rakyat oleh Mahathir tersebut tidak bisa menggoyahkan Najib. Sebab, Malaysia masih berpegang pada pemilihan dari 30 juta penduduk negara itu.

"Mahathir bukan otoritas, dia sebagai individu yang memiliki pendapat dan pikiran sendiri dan mungkin memiliki agenda sendiri," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (12/4).

Zahrain menegaskan, Najib tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan investigasi dunia 1MDB ini. Hal tersebut berdasarkan dari investigasi Public Accounts Committee (PAC).

Ia mengatakan, ada kelemahan terhadap kasus yang menimpa Najib ini. Sebab, tuduhan yang dilempar hanya tuduhan tanpa asas, sedangkan Malaysia tidak bisa menghukum tanpa bukti kuat. "PM sendiri telah mengatakan kalau ada bukti, dia akan ikuti proses Undang-undang," lanjutnya.

Baca juga, Coba Goyang Najib, Mahathir Ajukan Gugatan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika