REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kantor Pajak Australia atau ATO (Australian Tax Office) menginisiasi penyelidikan internasional terkait skandal Panama Papers, dengan mengajak seluruh 28 negara terkait untuk bekerja sama.
Komisioner ATO Chris Jordan turut memimpin pertemuan pejabat berbagai negara di Paris terkait kasus ini, dan Rabu (13/4) ini akan mengusulkan dibentuknya tim dengan tugas menganalisa data Panama Papers dan memulai penuntutan secara hukum.
Panama Papers mengungkap sekitar 800 warga Australia yang terdaftar sebagai pengguna jasa perusahaan Mossack Fonseca. Kini kesemuanya berisiko terancam tuduhan "menyembunyikan kekayaan" dari petugas pajak.
Bahkan terungkap sejumlah pegawai pajak dari ATO sendiri terdaftar namanya dalam dokumen Panama Papers.
Analisis yang dilakukan ABC terhadap dokumen ini mengungkapkan bahwa sejumlah warga Australia secara langsung mengontak Mossack Fonseca untuk meminta tolong agar mereka tidak perlu membayar pajak di Australia.
Pada Juni 2015 misalnya, seorang tukang listrik asal Perth mengirim email ke Mossack Fonseca menanyakan apa yang dia bisa lakukan "untuk mengurangi pajak atau bahkan tidak membayarnya sama sekali".
Seorang warga Australia lainnya bahkan secara langsung menanyakan pilihan menyembunyikan aset yang "menjamin kerahasiaan". Hukum Australia tidak melarang warganya membuat atau memiliki perusahaan di luar negeri. Namun hal itu bisa menjadi pelanggaran hukum serius jika tidak dilaporkan ke kantor pajak ATO.
Panama Papers juga mengungkap adanya kaitan antara perusahaan keamanan Australia Wilson Security dengan skandal korupsi di Hong Kong, sehingga memunculkan desakan agar pemerintah Australia memutuskan seluruh kontrak dengan perusahaan ini.
ABC melalui Program Four Corners merupakan bagian dari tim investigasi jurnalistik internasional yang mengungkap skandal Panama Papers ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika