REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Kehakiman Amerika Serikat membuka penyelidikan kriminal terkait skandal penghindaran pajak dan pencucian uang sejumlah pengusaha kaya dan tokoh berkuasa di dunia. Skandal tersebut mencuat setelah terungkapnya 11,5 juta dokumen yang dikenal dengan Panama Papers.
Seperti dilansir laman Aljazirah, Jaksa AS untuk Manhattan Preet Bharara mengumumkan penyelidikan tersebut pada Rabu (20/4) dalam sebuah surat kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Kejaksaan AS mengatakan sangat menghargai kesempatan untuk secepat mungkin diberi kesempatan berbicara dengan karyawan atau perwakilan ICIJ yang terlibat dalam proyek Panama Papers. Kejaksaan ingin membahas masalah ini lebih lanjut.
"Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York telah membuka penyelidikan kriminal mengenai hal-hal yang relevan dengan Panama Papers," ujarnya.
Bocoran dokumen Panama Papers, telah mengungkapkan bagaimana firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama diduga membantu para pemimpin dan mantan pemimpin dunia, pengusaha, selebriti, bintang olah raga bahkan penjahat menghindari pembayaran pajak. Caranya mereka membantu mendirikan perusahaan cangkang dan rekening dengan kepemilikan anonim di luar negeri.
Penyelidikan dilakukan sebelumnya selama setahun oleh wartawan investigasi yang tergabung dalam ICIJ. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari 214 ribu perusahaan offshore selama hampir 40 tahun.
Baca juga, Panama Papers Ungkap Dugaan Pencucian Uang Tokoh-Tokoh Dunia.
Skandal ini juga sempat menjadi pembahasan dalam pertemuan G20 di Washington pada Jumat (15/4) lalu. Kepala-kepala keuangan negara-negara G20 mendukung proposal yang mengusulkan otoritas terkait mengumumkan identitas kepemilikan sebenarnya dari perusahaan cangkang tersebut.
Mereka juga mendukung pembentukan daftar hitam dari para pelaku tax haven internasional yang tidak mau bekerja sama dalam program berbagi informasi. Pelaku bisnis, politikus bahkan elite olahraga yang terlibat skandal ini membela diri.
Perdana Menteri Islandia bahkan dipaksa mundur setelah namanya tersangkut dalam skandal. Ia disebut-sebut memiliki saham di bank-bank melalui perusahaan offshore. Menteri Perindustrian Spanyol juga mengundurkan diri setelah dokumen mengaitkanya dengan investasi perusahaan offshore di Bahama dan perusahaan di wilayah tax haven Jersey.