REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Departemen Imigrasi dan Perbatasan Australia telah mengonfirmasi mereka bekerja dengan polisi untuk menyelidiki tuduhan kejahatan serius yang dilakukan oleh petugas mereka.
Berita ini muncul setelah PNS di Melbourne yang berusia 30 tahun dan pacarnya didakwa terkait kelompok kejahatan terorganisir. Media lokal Melbourne The Age melaporkan, sebuah jaringan petugas keamanan perbatasan diduga bekerja untuk kelompok penjahat terorganisir, termasuk penyelundupan narkoba dan tembakau.
Media ini juga mengungkap beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan staf dari Departemen Pertanian bersama dengan pegawai industri maritim dengan izin pemerintah. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Imigrasi mengatakan kasus yang diangkat The Age tidaklah baru."
"Mereka diidentifikasi dan dirujuk ke Komisi Integritas Penegakan Hukum Australia (ACLEI) oleh mantan badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (ACBPS) dan tetap berada di bawah penyelidikan yang aktif," sebut departemen itu.
Menteri Sumber Daya, Energi dan Australia Utara, Josh Frydenberg, menegaskan klaim Departemen Imigrasi soal tuduhan itu tidaklah baru. "Mereka [Departemen Imigrasi] jelas tengah menangani kasus itu, dan perilaku tersebut tak akan ditoleransi," sebutnya.
Ia mengutarakan, "Kami akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa orang-orang itu, jika mereka berperilaku dengan cara yang kriminal, menghadapi sistem peradilan yang layak."
Departemen Imigrasi telah diminta untuk mengklarifikasi apakah tuduhan itu telah dilaporkan sebelumnya, tetapi menolak berkomentar. "Kami tak berencana menambah pernyataan kami lebih lanjut pada saat ini," kata departemen itu.
Menteri Khusus Urusan Negara Bagian Australia yang juga salah satu pejabat teras Koalisi Pemerintah Australia, Mathias Cormann, tak bisa menyebutkan kapan cerita itu telah dilaporkan.
"Jika Anda ingin saya mengetahui persis kapan masalah itu dilaporkan, saya harus mencatatnya dulu. Apa yang bisa saya katakan adalah ada penyelidikan dan saya jelas tak pantas untuk mengomentari detil penyelidikan," tuturnya.
Menteri Josh juga membela keputusan Perdana Menteri untuk mengunjungi beberapa fasilitas Angkatan Perbatasan selama kampanye Pemilu.
"Kami tak mempolitisasi bagian tertentu dari kebijakan perlindungan perbatasan sama sekali," belanya.
Ia berargumen, "Apa yang kami lakukan adalah menjawab tantangan-tantangan yang kami hadapi di perbatasan dan kebijakan sembrono dari lawan politik kami ketika mereka berada di Pemerintah, dan sekarang kami telah memulihkan beberapa aturan dan integritas untuk sistem perlindungan perbatasan dan kami bisa berterima kasih kepada orang-orang di Angkatan Perbatasan untuk pekerjaan yang mereka lakukan dalam mencapai hal itu."
Menteri Josh mengatakan, Angkatan Perbatasan memiliki catatan yang kuat dan warga Australia bisa menempatkan kepercayaan pada badan itu, meski ada tuduhan.
"Kami memiliki orang-orang di sana yang sangat mampu, pekerja yang taat hukum dan sistem ini siap untuk menghadapi segala kemungkinan seperti itu," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
