REPUBLIKA.CO.ID, YANGOON -- Diskriminasi terhadap Muslim masih terjadi di Myanmar. Di pintu masuk di Desa Thaungtan, Myanmar, tertulis kalimat secara jelas dengan warna kuning terang.
"Tidak ada Muslim yang boleh tinggal menginap. Tidak ada Muslim yang boleh menyewa rumah. Tidak ada yang boleh menikah dengan Muslim."
Thaungtan merupakan desa kecil yang dihuni sekitar 700 orang, mayoritas petani. Baru-baru ini penduduk setempat mendirikan Jaringan Pemuda Patriotik, sebuah kelompok nasional yang bertujuan untuk membangun desa dan menjaganya agar tidak jatuh ke pihak luar.
Pos pintu masuk itu didirikan pada akhir Maret lalu oleh penduduk Buddhis dari desa di wilayah Irrawady. Sejak saat itu, pos serupa didirikan di beberapa desa lain.
Menurut warga desa di Thaungtan, seorang warga Asia Selatan pindah ke wilayah itu pada awal 2015. Ia mengaku warga Hindu dan membeli tanah cukup luas. Namun, belakangan warga menyimpulkan dia adalah Muslim.
Anggota dari Jaringan Pemuda Patriotik menganggap tidak semua keluarga itu memiliki kartu identitas. "Mereka mungkin menyelinap dari Bangladesh," ujar seorang biksu.
Baca juga, Pengunjuk Rasa Myanmar Kecam AS karena Gunakan Istilah Rohingya.
Seperti dikutip the Guardian, kondisi ini menunjukkan bagaimana persoalan demokrasi yang dihadapi Myanmar pascarezim junta militer.
Beberapa pekan lalu, pengunjuk rasa menggeruduk kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yangon. Mereka meminta Amerika Serikat tak lagi menggunakan kata Rohingya. Kalangan Nasionalis menganggap mereka merupakan imigran ilegal dari Bangladesh.
Aung San Suu Kyi yang kini menjadi pemimpin partai berkuasa lebih bermain aman. Alih-alih mendukung minoritas, pemenang Nobel Perdamaian ini justru meminta duta besar AS yang baru tidak menggunakan istilah Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
