REPUBLIKA.CO.ID, Rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Lapangan Tiananmen, Beijing, Cina pada awalnya ditujukan untuk mengkritik ketidakstabilan ekonomi dan korupsi di negara itu. Namun, perlahan aksi ini merembet menjadi unjuk rasa pro-demonstrasi. Mereka memperotes Pemerintah Cina yang menganut rezim otoriter.

Pada 3 Juni 1989,  pasukan tentara Cina mencoba mengusir para demonstran dan kembali mengambil alih Lapangan Tiananmen. Segala tindakan keras dimulai pada saat itu, hingga satu hari setelahnya, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap dab tuduh membangkang pemerintah.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa dimulai pada April di tahun yang sama. Saat itu, kematian Hu Yaobang, seorang mantan kepala Partai Komunis yang mendukung reformasi demokrasi memicu banyak orang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah.

Pada 22 April, peringatan resmi atas kematian Hu digelar di Aula Besar Tiananmen. Mahasiswa saat itu menuntut untuk bertemu dengan Perdana Menteri Ciba Li Peng. Pemerintah Cina menolak tuntutan tersebut dan melakukan boikot terhadap seluruh universitas di dalam negara itu. Pada 20 Mei, darurat militer di Beijing diumumkan.

Hingga 3 Juni, pemerintah dikatakan hendak bernegosiasi dengan para demonstran untuk mengakhiri unjuk rasa. Namun, militer justru diminta melakukan tindakan keras yang dikenal dengan sebutan Pembantaian Tiananmen. Setelah peristiwa itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan negara Barat lainnya memberi sanksi ekonomi terhadap Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika