REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Menteri pertahanan baru Taiwan menegaskan pihaknya tidak akan mengakui zona pertahanan udara yang dinyatakan Cina atas Laut Cina Selatan.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apapun dengan Cina," kata Menteri Pertahanan Feng Shinh-kuan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen dilansir Reuters.
Komentar itu datang setelah pemerintah baru Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen dari partai yang berhaluan kemerdekaan dilantik bulan lalu. Partai Progresif Demokratik membalik delapan tahun pemerintahan Nasionalis ramah Cina di pulau itu.
Para pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap putusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan mendatang, pada kasus yang dibawa Filipina terhadap Cina atas klaim Laut Cina Selatan. AS khawatir putusan bisa mendorong Beijing mendeklarasikan zona indentifikasi pertahanan udara atau ADIZ, seperti yang terjadi di Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengundang kecaman dari Jepang dan AS ketika memaksakan ADIZ nya. Pesawat dharuskan mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina tidak membenarkan atau membantah pihaknya berencana menyatakan zona tersebut untuk Laut Cina Selatan. Mereka mengatakan, keputusan akan didasarkan pada tingkat ancaman dan hak untuk menetapkannya.
Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, di mana lima triliun dolar AS dalam perdagangan kapal melintas tiap tahunnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih, serta hubungan militer yang erat dengan Washington.
Kendati demikian, Taiwan tetap siaga dengan kemungkinan tindakan Cina terkait ADIZ.
"Di masa depan, kita tidak mengesampingkan Cina merencanakan sebuah ADIZ. Jika Cina berada di jalur untuk mengumumkan ini, maka akan bisa mengantar gelombang baru ketegangan di kawasan tersebut," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika