REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Dalam Negeri Jerman akan mengusulkan sejumlah langkah keamanan, termasuk larangan penggunaan cadar penuh seperti burqa dan niqab bagi perempuan. Usulan ini diluncurkan sebagai reaksi terhadap sejumlah serangan kekerasan di negara tersebut.
Menurut media Jerman, seperti dilansir the Guardian Rabu (10/8), Kementerian Dalam Negeri akan mencoba mengubah usulan itu menjadi undang-undang sebelum pemilihan nasional pada 2017.
Langkah keamanan lain di antaranya peningkatan jumlah polisi dan kamera pengawas di stasiun kereta api serta bandara. Kemudian memungkinkan dokter melanggar perjanjian rahasia jika pasien mereka merencanakan tindakan pidana, serta pengetatan atruran untuk memperoleh kewarganegaraan ganda.
Menteri Luar Negeri Jerman Thomas de Maiziere akan menyajikan rincian sejumlah inisiatif pada Kamis (11/8). Larangan cadar penuh di Jerman serupa dengan larangan penggunaan penutup wajah di Prancis. Larangan ini didukung sejumlah politisi Jerman, salah satunya Frank Henkel. "Saya menganggap larangan burqa benar-benar dibutuhkan," katanya.
Baca juga, Menkeu Sebut Jerman Harus Buat UU Larangan Burqa.
Awal bulan ini selatan Jerman mengalami serentetan serangan kekerasan. Tiga di antaranya terkait para pencari suaka dan dua lain diklaim oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
