Mantan PM Rudd, yang mengaku selama tiga tahun sejak kehilangan jabatan bersikap diam terkait perdebatan kebijakan pemerintah Australia, menuliskan opininya di Fairfax Media dan menuding PM Turnbull coba menyenangkan kelompok kanan garis keras dari Partai Liberal.

Pemerintahan Australia yang saat ini dikuasai Koalisi Liberal dan National, berencana melarang selamanya orang yang ditahan di Pulau Manus dan Nauru untuk bisa masuk ke Australia. Kebijakan ini menurut Kevin Rudd terjerembab lebih rendah.

"Aturan ini menyangkut politik simbolik, dirancang untuk memuaskan kelompok kanan, termasuk Perlawanan Hansonite, serta memuja politik xenofobia yang lebih luas. Turnbull, yang pernah jadi warga global yang cerdas, mengetahui lebih baik," tulis Rudd. (Hansonite merujuk ke nama Senator Pauline Hanson dari Partai One Nation yang dikenal anti imigran).

Aturan hukum baru mencakup mereka yang coba masuk ke Australia dengan perahu sejak pertengahan Juli 2013 serta akan memblokir mereka mendapatkan visa apa pun, termasuk visa turis dan visa bisnis. Mathias Cormann dari faksi pemerintah di parlemen mengatakan Kevin Rudd seharusnya tidak turut campur dalam isu kebijakan pengungsi.

"Kevin Rudd benar-benar kehilangan alur cerita, dia tak punya kredibilitas dalam isu ini. Dia perdana menteri yang menimbulkan kekacauan dan disfungsi di perbatasan kita. Dia perdana menteri yang membubarkan kebijakan sukses perlindungan perbatasan Pemerintahan Howard," kata Senator Cormann.

Rudd juga menyatakan kesepakatannya dengan Papua Nugini di 2013 untuk memproses pencari suaka yang tiba dengan perahu di Manus Island dimaksudkan hanya selama satu tahun. "Baik [Tony] Abbott mapun Turnbull tidak menghargai proteksi pengungsi yang dibuat dalam kesepakatan 2013 sebab hal itu tidak masuk dalam kepentingan politik domestik mereka," tambahnya.

Juru bicara Partai Hijau untuk urusan imigrsi Nick McKim mengatakan Kevin Rudd seharusnya tidak mengomentari masalah ini. "Sebagai arsitek apa yang disebut Solusi PNG dan ketidakpastian yang kini dihadapi pengungsi, agak berlebihan bagi Kevin Rudd menguliahi orang dalam masalah ini. Menjadi kewajiban bagi Bill Shorten dan anggota DPR dari Partai Buruh menolak warisan buruk pemerintah ini dan juga harus mengesampingkan warisan buruk Rudd dalam hal ini," kata Senator McKim.