REPUBLIKA.CO.ID, KYOTO -- Kanselir Myanmar, Aung San Suu Kyi sedang berkunjung ke Kyoto, Jepang, Kamis (3/11). Kunjungan lima harinya akan dipenuhi dengan pertemuan bilateral, termasuk dengan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida.

Setelah pertemuan dengan Kishida di hotel Tokyo, keduanya menggelar konferensi pers bersama. Dalam kesempatan tersebut, Suu Kyi ditanya soal sikap pemerintah Myanmar pada kaum minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Menjawab pertanyaan itu, pemenang Nobel Perdamaian itu mengatakan respons pemerintah saat ini terhadap konflik di Rakhine sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurutnya, masalah di sana perlu direspons dengan halus dan hati-hati.

"Respons pemerintah pada isu di Rakhine berdasar pada prinsip hukum," kata dia. Pada kesempatan yang sama, Kishida menyampaikan Jepang telah memberi dua kapal laut untuk membantu rakyat di Rakhine.

Satu kapal telah dikirim pada Rabu. Abe juga telah menjanjikan 7,73 milyar dolar AS untuk lima tahun sebagai dukungan pada upaya pembangunan dan perkembangan di Rakhine.

Baca juga, Dalai Lama Gemas dengan Sikap Suu Kyi Terhadap Kasus Rohingya.

Suu Kyi selama ini telah menerima kritik karena dinilai tidak peduli pada nasib minoritas Rohingya. Penerima penghargaan dari universitas Kyoto ini mengaku negosiasi damai antara kelompok etnis bersenjata sulit karena kurangnya kepercayaan.

Sementara, para diplomat dan pekerja bantuan mengeluhkan kurangnya peran Suu Kyi dalam menangani krisis. Para tentara telah memblokir akses pekerja bantuan untuk mencapai Rakhine. Tentara juga dituduh telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika