REPUBLIKA.CO.ID, YANGOON -- Pemerintah Myanmar memberikan izin pengiriman bantuan ke wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Program Pangan Dunia telah diberikan izin untuk mengirimkan bantuan ke empat desa.
Pengiriman bantuan ini untuk pertama kalinya mendapatkan izin distribusi setelah konflik yang mengekang mayoritas Muslim di negara bagian Rakhine selama empat minggu. Namun, sebagian wilayah lainnya masih terputus dari akses bantuan. Setidaknya, terdapat 150 ribu masyarakat Rohingya yang membutuhkan bantuan makanan dan kesehatan.
“Ini adalah pertama kalinya akses kemanusiaan telah diberikan ke daerah-daerah kota Maungdaw sejak kekerasan yang meletus pada 9 Oktober,” tulis pernyataan tersebut dilansir Reuters, Senin (7/11).
Pasukan keamanan kini telah menyebar di wilayah mayoritas Muslim mencari pelaku penyerangan yang menewaskan sembilan polisi penjaga perbatasan dan 33 orang Muslim. Pemerintah Myanmar percaya sekitar 400 Muslim Rohingya terkoneksi dengan jaringan Islam di luar negeri untuk melancarkan penyerangan.
Sejak penyerangan terjadi, pihak militer memblokir masuknya bantuan untMuslim Rohingya. Selain itu, wartwan asing dan pengamat tidak diberikan akses untuk masuk ke perbatasan.
Sementara itu, menurut pemantauan aktivis hak asasi manusia (HAM), pasukan militer melakukan sejumlah kekerasan terhadap masyarakat Rohingya mulai menembaki secara semena-mena, memperkosa para wanita serta menjarah dan membakar rumah warga selama operasi berlangsung.
Namun, pemerintah yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, menyangkal setiap pelanggaran yang telah dilakukan tentara Myanmar. Kendati demikian, para diplomat dan PBB terus mendorong dilakukannya penyelidikan independen, serta memperluas akses bantuan ke wilayah lainnya.
“PBB terus mendukung kuat untuk akses penuh ke semua daerah yang terkena untuk memenuhi semua kebutuhan kemanusiaan dan untuk melanjutkan kegiatan kemanusiaan yang sudah ada,” kata OCHA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
