REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengelar pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia di sela-sela pertemuan APEC di Lima, Peru, Ahad (20/11). Namun, a menampik [membahas] mengenai masa depan kesepakatan pemukiman kembali pengungsi di Malaysia.
Malaysia merupakan salah satu negera yang diajak bernegosiasi oleh Australia mengenai upaya memperluas jaringan negara pilihan untuk memukimkan kembali para pengungsi yang saat ini berada di Nauru dan Pulau Manus. PM Malcolm Turnbull dan PM Najib Razak dalam pertemuan ini membahas masalah terorisme, kembalinya simpatisan ISIS, perdagangan dan Laut China Selatan serta apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai migrasi yang tidak beraturan.
Sebelum pertemuan berlangsung PM Turnbull sempat ditanya apakah Malaysia akan membantu upaya memukimkan kembali [pengungsi] tersebut seperti pada tahun 2011 lewat wacana kesepakatan ‘pertukaran orang’ yang gagal pada masa pemerintahan PM Julia Gillard.
"Kami terlibat dengan banyak negara, kita terlibat dalam hal-hal pemukiman kembali ini dengan banyak negara yang merupakan bagian dari kesepakatan ‘Bali Proses’, tapi kami tidak berspekulasi mengenai diskusi seputar isu ini,” kata PM Turnbull.
“Kami sudah melakukan pembicaraan dengan Kamboja. Kami sudah berhasil [mencapai kesepakatan] dengan AS dan kami berbicara dengan negara lainnya – dan kami akan tetap melakukan upaya seperti ini,” PM Turnbull menegaskan.
PM Turnbull telah mengindikasikan “ketika kesepakatan tercapai, kami akan melakukan pengumuman.” Wakil Partai Buruh, Tanya Plibersek mengatakan partainya akan menyambut kesepakatan dengan Malaysia ini, tapi kepada Sky News ia mengatakan Pemerintah Australia seharusnya meminta maaf atas sikap munafiknya.
Pemerintah Koalisi menentang kesepakatan dengan Malaysia ketika menjadi oposisi lima tahun lalu, dengan alasan keprihatinan terhadap hak asasi manusia. “Mereka semua yang menentang Malaysia sebagai negara untuk penempatan [pengungsi] ketika Partai Buruh memerintah harus menjelaskan mengapa sekarang mereka malah menjalankan kebijakan tersebut?. ” kata Plibersek.
"Ini menunjukkan tingkat sinisme dan ketidaksempurnaan bagi pemerintah."
AS kemungkinan akan merangkul kembali kesepakatan TPP
Usai menggelar pertemuan, PM Turnbull dan PM Najib, keduanya memasuki ruang KTT APEC untuk menyatakan sikap mereka mengenai kesepakatan perjanjian perdagangan regional di antara ke-12 anggota negara-negara APEC yang terhenti pembahasannya, Trans-Pacific Partnership (TPP).
Kongres AS menolak meratifikasi perjanjian tersebut dan sebagian besar pengamat meyakini kesepakatan ini akan tamat pada Januari mendatang ketika Presiden AS terpilih Donald Trump mengambil alih pemerintahan.
Tapi PM Malcolm Turnbull dan mitranya sesama pendukung TPP tidak terpengaruh dan tetap menunjukan optimisme mereka pada pertemuan KTT APEC yang dipimpin oleh Presiden AS Barack Obama. "Mungkin saja bahwa pada waktunya kesepakatan TPP ini akan dirangkul kembali oleh Amerika Serikat, oleh Kongres, atau tentu saja oleh Presiden [AS]," kata Turnbull.
“Perdagangan bebas itu benar-benar sebuah adalah permainan [perundingan] yang lama ... ada pemerintahan Amerika lainnya dalam hal presiden dan dalam hal kongres yang telah berubah pikiran. "
Pertemuan para pemimpin negara-negara TPP ini mengakui pendukung perdagangan terbuka telah menghadapi penentangan global. Para petinggi negara-negara APEC ini pada sessi pembicaraan tertutup mengatakan pertemuan itu mendesak untuk ‘langsung menyimpulkan’ bagaimana sikap Presiden terpilih AS, Donald Trump terhadap kebijakan perdagangan [TPP] ini, namun pada akhirnya mereka sepakat memilih untuk menunggu sampai perwakilan perdagangan AS baru diangkat sebelum mengambil kesimpulan.
Para petinggi negara-negara APEC dalam forum khusus mengatakan pertemuan ini mendesak ‘melompat pada kesimpulan’ bagaimana Presiden AS terpilih akan menyikapi kesepakatan perdagangan ini. Namun akhirnya mereka sepakat memilih untuk menunggu hingga perwakilah delegasi datang AS dibentuk.
Jalan 'menghancurkan' bagi Australia
Dalam lawatan keduanya ke luar negeri ini, PM Turnbull kembali mendapatkan penentangan keras dari pihak Oposisi Partai Buruh atas usulan untuk memperketat aturan mengenai pekerja asing yang memasuki Australia melalui ketentuan visa 457.
"Saya telah berbicara tentang proteksionisme bukan menjadi tangga untuk keluar dari perangkap pertumbuhan ekonomi yang rendah tetapi sebagai sekop untuk menggali lebih dalam, dan [Ketua Partai Buruh) Bill Shorten sekarang memegang sekop itu untuk menggali lubang lebih dalam.
“Shorten terbujuk lagu popular. Dia mengira telah mendapat sesuatu dari pemilu di Amerika dan ingin menggunakannya padahal itu akan menghancurkan Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika