REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Islam (Persis) mengutuk kekerasan dan pembiaran yang dilakukan Pemerintah dan militer Myanmar terhadap pembantaian etnis Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine). Persis juga meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera membuat langkah konkret dalam membantu etnis Rohingya.
"Mendesak OKI untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan pembantaian dan kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya," kata Sekretaris Umum PP Persis, Haris Muslim kepada Republika.co.id, Ahad (20/11) malam.
Ia menegaskan, pihaknya juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB agar melakukan langkah konkret untuk membantu kaum minoritas yang paling tertindas di dunia. PBB juga harus segera membuat langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan masalah kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami Muslim Rohingya di Myanmar. Selain diminta untuk mendesak PBB, Persis juga meminta Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis. Sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya.
Ia menerangkan, semua umat Muslim di dunia adalah saudara. Kekerasan komunal pecah di wilayah Arkan antara etnis Rakhine yang beragama Buddha dan Rohingya yang Muslim. Hal tersebut telah merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki rumah.
"Hingga kini kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Arkan masih terus terjadi dan tercatat 6.000 Muslim tewas dibunuh," ujar Haris.
Dia mengatakan, Myanmar berpenduduk 75 juta jiwa. Menurut PBB, Muslim Rohingya yang berjumlah 800 ribu orang merupakan salah satu minoritas paling tertindas di dunia.
Haris menegaskan, Persis mengecam pernyataan Presiden Myanmar, Thein Sein yang menganggap etnis Rohingya bukan orang asli Myanmar, melainkan imigran gelap. Hal itu sangat bertentangan dengan sejarah karena Muslim Rohingya sudah tinggal di Arkan bahkan sebelum Burma yang sekarang jadi Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
