Selasa 22 Nov 2016 09:56 WIB

PBB: Ekonomi Palestina Bisa Naik 2 Kali Lipat tanpa Pendudukan Israel

Red: Nur Aini
Wilayah Palestina kian menciut dan terus menciut. Yerusalem timur yang diharapkan menjadi ibu kota Palestina, kini kian dikepung dengan permukiman Yahudi. (peta)
Foto: news.bbc.co.uk
Wilayah Palestina kian menciut dan terus menciut. Yerusalem timur yang diharapkan menjadi ibu kota Palestina, kini kian dikepung dengan permukiman Yahudi. (peta)

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA -- Sebuah laporan yang dirilis pada Senin (21/11) oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) meningkatkan keprihatinan atas kerugian ekonomi dari pendudukan Israel terhadap Palestina.

Laporan UNCTAD mengatakan bahwa tanpa pendudukan, perekonomian wilayah Palestina yang diduduki Israel dengan mudah bisa menghasilkan dua kali produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan sekarang. Menurut laporan itu, lebih dari 61 persen lahan di Tepi Barat berada di bawah kendali Israel dan tidak dapat diakses untuk produsen-produsen Palestina.

Sementara itu, di Jalur Gaza, warga Palestina tidak diberi akses terhadap setengah dari daerah yang bisa mereka tanami dan 85 persen dari sumber daya perikanan mereka. Ditambah lagi, lebih dari 2,5 juta pohon produktif telah tumbang sejak 1967.

Pemerintah dan petani Palestina dilarang memelihara atau membangun sumur-sumur air, sedangkan penguasa pendudukan telah mengeluarkan air di atas tingkat yang ditentukan oleh pasal 40 Lampiran I dari Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani pada 28 September 1995, sehingga merampas air tanah warga Palestina. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pendudukan pada 1967, rakyat Palestina tidak pernah menikmati kontrol berdaulat atas ekonomi, sumber daya alam atau wilayah mereka.

Laporan ini juga menyoroti dampak dari berulang-ulangnya operasi militer Israel di Gaza. Kerusakan langsung yang ditimbulkan oleh tiga operasi militer Israel, antara 2008 dan 2014, diperkirakan setidaknya tiga kali ukuran produksi tahunan ekonomi lokal Gaza. Laporan itu akan disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada minggu terakhir bulan ini. Mereka merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk membentuk suatu kerangka kerja yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan untuk menilai kerugian ekonomi dan konsekuensi dari terus berkembangnya langkah-langkah yang diambil oleh penguasa pendudukan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement