Selasa 20 Feb 2024 19:47 WIB

Afrika Selatan Minta ICJ Tetapkan Pendudukan Israel di Wilayah Palestina Ilegal

Opini hukum itu akan membantu mencapai penyelesaian persoalan kedua negara.

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha
Riyad Al-Maliki, Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Palestina, tengah, memberikan pernyataan di luar Istana Perdamaian setelah mahkamah tertinggi PBB membuka sidang bersejarah, di Den Haag, Belanda, Senin, 19 Februari 2024. Menteri luar negeri Palestina menuduh Israel melakukan apartheid dan mendesak pengadilan tinggi PBB untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah yang dicari untuk negara Palestina adalah ilegal.
Foto: AP Photo/Peter Dejong
Riyad Al-Maliki, Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Palestina, tengah, memberikan pernyataan di luar Istana Perdamaian setelah mahkamah tertinggi PBB membuka sidang bersejarah, di Den Haag, Belanda, Senin, 19 Februari 2024. Menteri luar negeri Palestina menuduh Israel melakukan apartheid dan mendesak pengadilan tinggi PBB untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah yang dicari untuk negara Palestina adalah ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Afrika Selatan (Afsel) meminta Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini hukum tidak mengikat yang menyatakan pendudukan atau penjajahan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Afsel mengatakan opini hukum itu akan membantu mencapai penyelesaian.

Perwakilan dari Afsel membuka sidang kedua sidang dengar pendapat ICJ tentang legalitas pendudukan Israel di Palestina. Sidang ini digelar berdasarkan permintaan Majelis Umum PBB pada tahun 2022. Lebih dari 50 negara termasuk Indonesia akan menyampaikan argumen dalam sidang yang akan digelar hingga 26 Februari.

Baca Juga

Pada Senin (19/2/2024) kemarin perwakilan Palestina meminta ICJ menetapkan pendudukan Israel adalah ilegal. Mereka juga mengatakan opini hukum tak mengingat dapat berkontribusi pada solusi dua negara dan perdamaian jangka-panjang.

Israel tidak menghadiri sidang ini tapi mengirimkan surat pernyataan yang mengatakan opini hukum ICJ akan merusak negosiasi penyelesaian yang berusaha dicapai dengan Palestina.

"Karakterisasi hukum yang jelas tentang sifat rezim Israel atas rakyat Palestina hanya dapat membantu memperbaiki penundaan yang sedang berlangsung dan mencapai penyelesaian yang adil," kata Duta Besar Afrika Selatan untuk Belanda Vusimuzi Madonsela kepada para hakim, Selasa (20/2/2024).

Serangan Israel ke Gaza yang dipicu serangan mendadak Hamas 7 Oktober memperumit masalah yang sudah mengakar di Timur Tengah dan merusak upaya-upaya untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

Panel 15 hakim ICJ diminta untuk meninjau "penjajahan, pemukiman dan aneksasi, termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografi, karakter dan status Kota Suci Yerusalem dan penerapan dan langkah-langkah diskriminatif."

Para hakim diperkirakan butuh waktu enam bulan untuk mengeluarkan opini yang diminta. Mereka juga diminta untuk mempertimbangkan status hukum penjajahan dan konsekuensinya.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement