REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Salah satu kelompok pemberontak terbesar Sudan SPLM-N menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (23/11), untuk berhenti menggunakan tentara anak, kata seorang perwakilan PBB.
Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) bertempur dengan tentara pemerintah di Kordofan dan Blue Nile, wilayah selatan Sudan sejak 2011. Wilayah itu berdekatan dengan Sudan Selatan yang merdeka.
Konflik di Darfur dimulai sejak 2003 saat banyak suku non-Arab angkat senjata melawan pemerintahan Arab yang berpusat di ibu kota, Khartoum. Perundingan gencatan senjata di tiga wilayah konflik yang sesuai dengan poin kesepakatan damai gagal terwujud awal tahun ini, atau kurang dari seminggu sejak dimulai.
Ketua SPLM-N, Malik Agar menandatangani kesepakatan tersebut dalam sesi upacara di Jenewa. Piagam tersebut berisi komitmen tidak mengikutsertakan anak-anak di bawah 18 tahun menjadi tentara. Kelompok itu berjanji membebaskan anak-anak yang masih bertugas.
"SPLM-N berkomitmen melindungi anak-anak korban konflik, dan hari ini kami menandatangani perjanjian demi menindaklanjuti hal tersebut," kata Agar.
Meski demikian, Agar dan perwakilan dari PBB tidak menyiarkan jumlah anak-anak yang direkrut atau bertugas sebagai tentara selama konflik terjadi. PBB mengatakan, kelompok itu akan menghapus anak-anak dari daftar tentaranya, dan sepakat menjalani seluruh langkah yang diperlukan.
Seorang pegawai PBB mengatakan, mereka menandatangani perjanjian serupa di Khartoum pada Maret 2016. Pihaknya berharap dapat melakukan hal serupa dengan kelompok pemberontak lainnya di negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
