REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Usulan pemerintah Australia mengenakan pajak 15 persen bagi para pekerja backpacker kembali dikalahkan di Majelis Tinggi (Senat) Parlemen, Rabu (30/11) sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para petani dan pengelola industri wisata.
Pemerintah sebelumnya merasa percaya diri akan mendapat dukungan yang cukup ketika RUU ini diajukan. Namun usulan dari partai oposisi bagi pajak 10,5 persen yang mendapat dukungan dari Partai Hijau dan beberapa senator dari partai kecil seperti Derryn Hinch, Jacqui Lambie dan David Leyonhjelm.
Senator dari Partai One Nation tidak mengikuti jejak rekan-rekannya yang mendukung pemerintah dan mendukung usulan Partai Buruh. RUU ini sekarang akan dikembalikan ke Majelis Rendah (DPR) dan Menteri Keuangan Mathias Cormann mengatakan dengan jumlah yang besar di majelis rendah, mereka akan menolak usulan perubahan pajak menjadi 10,5 persen tersebut.
"Mereka semua yang dikecewakan oleh Partai Buruh, Partai Hijau, Senator Hinch, Senator Culleton adalah para petani Australia," kata Cormann.
Bendahara Utama Bayangan dari partai Buruh Chris Bowen menyerukan kepada Bendahara Utama Scott Morrison untuk 'menelan ludah sendiri' dan menerima usulan pajak lebih rendah, sementara juru bicara bayangan di bidang pertanian Joel Fitzgibbon memberi komentar lebih jauh lagi.
Dia menginginkan agar kelompok petani, yang sebelumnya setuju dengan usulan pemerintah bagi adanya pajak 19 persen di bulan April lalu, sekarang mendukung usulan partai Buruh. "Sore ini kita bisa menyetujui pajak backpacker 10,5 persen, namun kita memerlukan kelompok petani menunjukkan kepemimpinannya," kata Fitzgibbon.
Petani kesal dengan perkembangan terbaru
Para petani marah dengan perkembangan terbaru ini dan Federasi Petani Nasional (NFF) mengatakan mereka merasa dijebak.
Direktur Eksekutif NFF Tony Mahar mengatakan sangat kecewa, frustrasi, dan tidak percaya kegilaan ini akan berlanjut. "Ini kenyataan menyedihkan bahwa politik dan parlemen bisa mempermainkan kalangan industri dan petani mengenai masalah yang menurut kami bisa diselesaikan. Ini sangat memalukan," katanya.
Mahar mengatakan sekarang dia tidak yakin RUU ini akan bisa disetujui pekan ini. "Saya tidak percaya dan demikian juga komunitas yang lebih luas. Ini adalah contoh baik mengapa warga kehilangan kepercayaan terhadap proses politik," ujarnya.
Masalah pajak backpacker ini sudah berlangsung selama 18 bulan, dan petaniingin agar masalah ini segera diselesaikan, karena mereka khawatir bahwa banyak backpacker sudah memilih untuk bekerja di Selandia Baru dan bukannya di Australia. Pemerintah sudah berulang kali mengatakan bila RUU ini tidak disetujui oleh parlemen, maka pajak sebesar 32,5 persen akan diterapkan mulai 1 Januari 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika