REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memerintahkan pengusiran 35 diplomat Rusia. Mereka dicurigai sebagai mata-mata yang terlibat dalam peretasan Partai Demokrat dalam pemilu AS 2016.
Langkah yang diambil di hari-hari terakhir masa kepresidenan Obama ini menunjukkan semakin buruknya hubungan AS dan Rusia pasca-Perang Dingin. Hubungan keduanya telah memburuk dalam kasus Suriah dan Ukraina.
Badan intelijen AS menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi mengarahkan upaya ikut campur dalam proses pemilu AS. Peretasan terhadap Partai Demokrat yang dilakukan Rusia dinilai sebagai hal yang sangat buruk.
"Langkah ini diikuti dengan peringatan secara pribadi dan terbuka yang telah kami berikan kepada Pemerintah Rusia. Respons yang tepat diperlukan untuk menanggapi upaya yang membahayakan kepentingan AS dan melanggar norma-norma internasional. Seluruh warga Amerika harus mewaspadai aksi yang dilakukan Rusia," kata Obama di Hawaii, Kamis (29/12).
Moskow membantah tuduhan peretasan itu. Kremlin mengecam sanksi yang diberikan Obama dan berjanji akan memberikan pembalasan.
Republikan Paul Ryan mengatakan Rusia telah secara konsisten berusaha melemahkan AS dan sanksi yang diberikan sudah sangat terlambat. Sementara Senator Partai Republik John McCain mengatakan, ia akan mengupayakan agar Kongres menjatuhkan sanksi yang lebih besar bagi Rusia.
Presiden Obama juga dan menjatuhkan sanksi kepada dua badan intelijen Rusia, GRU dan FSB, beserta empat petugas GRU dan tiga perusahaan yang memberikan dukungan material terhadap operasional siber GRU. Kedua badan intelijen itu berada di New York dan Maryland.
Kompleks di Maryland seluruhnya ditutup, termasuk sebuah rumah bergaya vintage, kolam renang, lapangan tenis, dan cottage untuk staf kedutaan. Sementara pengusiran 35 diplomat dilakukan di Kedutaan Besar Rusia di Washington dan konsulat Rusia di San Francisco.
Para diplomat Rusia itu diberi waktu 72 jam untuk meninggalkan AS. Akses terhadap dua badan intelijen Rusia yang ditutup, akan ditolak bagi seluruh pejabat Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika