REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR akan mendalami keputusan TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, anggota dewan setuju dengan sikap TNI. Namun, DPR masih melihat penyebab utama keputusan tersebut.
"Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu.
Dia mengaku belum tahu secara rinci dan teknis penyebab keputusan itu namun yang pasti sebagai negara bertetangga, Indonesia-Australia harus tercipta saling menghormati.
Menurut dia langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
"Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita," ujarnya.
Baca juga, Pancasila Dihina, Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia.
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mendukung penuh respons TNI yang menghentikan sementara kerja sama latihan militer dengan Australia. Ini karena sudah seharusnya negara itu menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar, bukan melecehkan.
Dia menduga militer Australia iri dengan kemampuan prajurit TNI. Misalnya, menjuarai lomba menembak di Australia
"Militer Australia kali ini menunjukan itikad tidak baik yang cenderung provokatif. Rapat kerja masa sidang berikut, akan kami konfirmasikan secara rinci bagaimana bentuk pelecehan tersebut," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
