REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang mengajukan protes resmi penamaan Rusia terhadap lima pulau tak berpenghuni di deretan Kuril yang disengketakan, di utara pulau Hokkaido Jepang.
"Langkah-langkah tersebut melawan sikap negara kita dan sangat disesalkan," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga saat konferensi pers, dikutip dari CNN, Selasa (15/2).
Sebanyak 56 pulau deretan Kuril telah menjadi wilayah sengketa dalam hubungan Jepang-Rusia selama 72 tahun terakhir. Deretan Kuril menjadi bagian dari Rusia saat pembubaran Uni Soviet pada 1991. Namun Jepang mengklaim empat pulau itu mengacu sebagai wilayah Utara.
Sengketa teritorial lama juga telah mencegah kedua negara dari penandatanganan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia II. Langkah untuk mengubah nama pulau-pulau datang hanya dua bulan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di pertemuan KTT Nagato, Prefektur Yamaguchi, untuk membahas sengketa negara mereka atas Kepulauan Kuril. Kedua pemimpin juga membahas kemungkinan kegiatan ekonomi bersama di pulau-pulau tersebut.
Akan tetapi Suga menegaskan insiden terbaru tidak akan mempengaruhi negosiasi teritorial bilateral yang sedang berlangsung antara Jepang dan Rusia. Beberapa analis mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe wajib mengeluarkan respons terhadap penamaan pulau-pulau itu, untuk meredakan kaum nasionalis sayap kanan yang menopang pemerintah. Namun Tokyo tidak mungkin ingin membahayakan hubungan diplomatik dengan Moskow.
"Abe didukung oleh nasionalis sayap kanan. Itu berarti ia tidak dapat lemah dalam hal ini," ujar Atsushi Tago, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Kobe.
Tago juga menilai Abe akan lebih memilih mempertahankan perjanjian kegiatan ekonomi antara Jepang dan Rusia daripada mempermasalahkan hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
