REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Pemimpin Partai Demokratik Liberal (LDP) yang baru dilantik, Fumio Kishida, bertekad menumbuhkan lagi ekonomi Jepang. Menurutnya, meningkatkan pendapatan adalah satu-satunya cara membuat ekonomi terbesar ketiga di dunia itu tumbuh kembali.
Kishida berniat mencetuskan kapitalisme baru yang akan lebih adil. Dia menekankan perlunya mendistribusikan lebih banyak kekayaan ke rumah tangga.
"Kecuali buah pertumbuhan didistribusikan dengan benar, 'siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik' tidak dapat direalisasikan," katanya. "Saya ingin mengambil langkah-langkah ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Anda," imbuh Kishida.
Hampir satu dekade setelah Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji "membuat Jepang hebat lagi", ekonomi negara itu berada dalam pola yang bisa dibilang bertahan. Namun ekonomi terhenti baik oleh pandemi maupun masalah kronis seperti populasi yang menua dan menyusut, meningkatnya ketidaksetaraan, dan pendapatan yang stagnan.
Pemuncak daftar tugas Kishida adalah pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar untuk membantu Jepang pulih dari keterkejutan Covid-19. Terlepas dari pembicaraannya yang ambisius, Kishida (64 tahun) dipandang sebagai pilihan yang mapan, bukan seorang reformis. Dia mantan bankir dan anggota elite politik yang solid. Ayah dan kakeknya juga politisi.
Fokus utamanya menggantikan Yoshihide Suga adalah ekonomi. Dia juga berencana mengusulkan paket pengeluaran senilai beberapa ratus miliar dolar AS dengan segera.
Menurut ekonom senior di SuMi TRUST, Naoya Oshikubo, dukungan Kishida untuk subsidi perumahan dan pendidikan harus meningkatkan belanja konsumen. "Dia mengharapkan pendorong untuk pasar saham, karena akan memperjelas bahwa kebijakan ekonomi mantan Perdana Menteri Abe akan berlanjut," ujarnya.
Selama kampanye, Kishida sempat menyinggung kegagalan "Abenomics" mantan perdana menteri Shinzo Abe dari kebijakan fiskal dan moneter ekspansif serta strategi pertumbuhan untuk menguntungkan rumah tangga. Namun sejauh ini Kishida belum secara detail menjelaskan spesifikasi 'kapitalisme baru' ala dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika