REPUBLIKA.CO.ID, MANILA – Bantuan dari negara lain mulai berdatangan untuk para korban di wilayah konflik Marawi, Filipina. Pemerintah Korea melalui duta besar untuk Filipina Kim Jae-shin menyampaikan bantuan kemanusiaan senilai lima juta peso melalui Palang Merah Filipina (PRC), Sabtu (8/7).
Dalam upacara serah terima di Menara PRC, Mandaluyong, Kim menyampaikan, duka cita atas apa yang dirasakan para korban. Ia juga berharap, konflik ini akan segera berakhir.
Kim mengatakan, dengan bantuan tersebut, Korea ingin membantu meringankan beban para korban di pusat evakuasi. Donasi yang terkumpul akan dialokasikan untuk penyediaan air, makanan, dan non makanan. Ada pula alokasi untuk fasilitas mandi dan buang air.
“Republik Korea berkomitmen melawan terorisme dan siap memberikan bantuan kepada Filipina di masa sulit ini,” kata Duta Besar Korea di Manila.
Bantuan lain juga diberikan oleh Pemerintah India. Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj menawarkan, bantuan melalui percakapan telepon dengan Sekretaris Urusan Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano. Berdasarkan pernyataan kedutaan besar India, dua menteri telah melakukan pembahasan hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, para menteri juga menyebutkan situasi terbaru di Marawi.
Swaraj menyampaikan, duka cita mendalam kepada para korban. “Menteri Swaraj menyatakan solidaritas kepada masyarakat India untuk Filipina dalam perang melawan terorisme dan menawarkan bantuan untuk upaya rehabilitas,” kata duta besar.
Ketika pertempuran terjadi di Marawi, Departemen Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial (DSWD) membuka 'Sistem Ganti Rugi Keluhan' untuk keluarga yang terdampak dan tidak dapat memenuhi batas akhir pendaftaran Kartu Akses Keluarga untuk Bantuan Bencana (DAFAC) pada 5 Juli.
Saat masa pendaftaran berakhir, sistem baru bisa digunakan untuk menghibur mereka yang belum terdaftar. Direktur Biro Penanganan dan Bantuan Bencana DSWD (DReAMB) Felino Castro V mengatakan, penting memiliki daftar para pengungsi. “Jadi akan lebih banyak yang mendapatkan bantuan dari layanan lain, terutama di awal fase recovery dan rehabilitasi,” kata dia.
DAFAC merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan validasi status pengungsi. Ini juga layanan acuan untuk provisi dan intervensi tambahan, terutama untuk mereka yang terdampak konflik bersenjata.
DAFAC mendata nama-nama anggota keluarga dan bantuan yang diterima dari DSWD dan lembaga bantuan lain. Sejalan dengan lokasi yang terus berubah, Kelompok Penanganan Bencana yang dipimpin DSWD memutuskan menghentikan pendaftaran untuk menghindari pendataan berganda dan membersihkan daftar pengungsi yang akan digunakan sebagai dasar intervensi berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika