REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina, pada Selasa (15/8), memperingatkan Amerika Serikat (AS) terkait penyelidikan dugaan pelanggaran dan pencurian hak kekayaan intelektual oleh Beijing. Menurut Cina, tindakan tersebut berpotensi merusak hubungan perekonomian antara kedua negara.
Presiden AS Donald Trump, pada Senin (14/8), telah memerintahkan pejabat perdagangan di negaranya untuk menyelidiki apakah Cina secara tidak benar meminta setiap perusahaan asing untuk menyerahkan teknologinya guna mendapatkan akses pasar. Trump memang kerap menyebut Cina sebagai penyebab runtuhnya perekonomian AS.
Pemerintahan Trump menilai penyerahan teknologi oleh perusahaan asing kepada Cina dengan imbalan akses pasar telah menyebabkan kerugian yang cukup besar. Pejabat perdagangan pemerintahan Trump memperkirakan bahwa pencurian hak kekayaan intelektual oleh Cina diperkirakan mencapai 600 miliar dolar AS.
Kendati demikian, Cina dengan tegas memperingatkan AS terkait penyelidikan tersebut. Cina tak akan tinggal diam bila penyelidikan tersebut mengganggu kepentingan ekonomi negaranya.
"Jika AS mengambil tindakan yang mengganggu hubungan perdagangan bersama, dengan mengabaikan fakta dan mengabaikan peraturan perdagangan multilateral, Cina tidak akan tinggal diam," ungkap Kementerian Perdagangan Cina dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan laman Aljazirah, Selasa (15/8).
Menurut Kementerian Perdagangan Cina, setiap kebijakan proteksionisme perdagangan AS, pasti akan membahayakan hubungan perdagangan bilateral. Kendati demikian, Cina berkomitmen untuk tetap melindungi dan membela kepentingan ekonominya. "Cina akan mengadopsi semua tindakan yang tepat untuk membela hak dan kepentingan dengan penuh semangat," katanya.
Beijing dilaporkan mewajibkan setiap produsen mobil dan perusahaan asing lainnya di Cina untuk beroperasi melalui usaha patungan, biasanya dengan mitra badan usaha milik negara (BUMN). Para perusahaan asing tersebut kerap diminta untuk menyerahkan teknologi yang dimilikinya sebagai ganti akses terhadap pasar Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika