REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina menghentikan hubungan dagang dengan Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB atas uji peluru kendali Korut yang terus berulang dilakukan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina pada Jumat (8/9).
Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi baru yang keras terhadap Korea Utara. Ini setelah Pyongyang melakukan uji coba terkini pada minggu lalu, yang mereka sebut sedang mengembangkan bom hidrogen.
"Kami dapat memberikan keterangan bahwa kami telah menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara," kata Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano kepada wartawan setelah bertemu dengan duta besar AS terkait kerja sama dalam kegiatan anti narkotika.
"Kami akan sepenuhnya mematuhi resolusi DK PBB termasuk sanksi ekonomi," tambahnya.
Ketegangan di Semenanjung Korea telah meningkat seiring pemimpin muda Korea Utara, Kim Jong Un, meningkatkan pengembangan senjata yang bertentangan dengan sanksi PBB.
Mereka telah menguji serangkaian peluru kendali tahun ini, termasuk satu peluru yang terbang di atas wilayah Jepang. Korut juga melakukan uji coba nuklir yang keenam dan terbesar pada Ahad lalu.
Filipina adalah mitra dagang terbesar kelima Korea Utara, dengan nilai dagang antara dua negara dari Januari hingga Juni tahun ini sebesar 28,8 juta dolar AS.
Menurut Badan Promosi Perdagangan dan Penanaman Modal Korea, Korea Utara mengimpor produk senilai 28,8 juta dolar AS dari Filipina pada 2016, meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya. Sementara impor Manila dari Pyongyang melonjak 170 persen menjadi 16,1 juta dolar AS.
Menurut Departemen Perdagangan dan Industri Filipina (DTI), ekspor utama menuju Korea Utara pada 2015 meliputi perangkat komputer, papan sirkuit terpadu, pisang dan pakaian dalam wanita. "Resolusi Dewan Keamanan PBB cukup jelas," kata Cayetano.
"Bagian dari resolusi adalah sanksi ekonomi dan Filipina akan mematuhi. Kami telah berkomunikasi dengan sekretariat DTI dan kemarin atau beberapa hari yang lalu, kami sudah mendapat arahan dari istana (presiden) untuk mendukung Dewan Keamanan PBB. "
Ikuti Whatsapp Channel Republika