REPUBLIKA.CO.ID, Rohingya Muslims fleeing violence in Myanmar are in question after a senior Bangladeshi minister said they would not be afforded official refugee status.">DHAKA -- Pejabat Bangladesh, Amir Hossain Amu mengatakan pemerintah Bangladesh tidak akan memberikan status pengungsi resmi kepada pengungsi Rohingya. Meskipun kelompok hak asasi manusia dan PBB mengatakan warga Rohingya sudah menjadi pengungsi berdasarkan hukum internasional.
"Saat ini, kami belum punya rencana untuk memberikan status pengungsi kepada Rohingya," katanya.
Pemerintah Bangladesh juga akan mendokumentasikan ratusan ribu pendatang baru di tengah kekhawatiran tentang radikalisasi di dalam kamp. Banyak pengungsi Rohingya yang baru tiba tidak memiliki dokumen apa pun dan terpaksa menunggu berhari-hari untuk mendapatkan legitimasi.
Pengungsi Rohingya yang tidak memiliki dokumen akan difoto dan diminta sidik jarinya oleh petugas setempat. Mereka juga diberi beberapa pertanyaan terkait keberadaan keluarga dan asal desa.
Dua puluh menit kemudian seorang penjaga perbatasan Bangladesh memanggil nama dan memberi kartu kepada pengungsi Rohingya yang telah mengantre. "Pihak berwenang mengatakan 'ambil kartu ini, itu akan bermanfaat bagi Anda'," kata salah seorang pengungsi rohingya.
Pihak berwenang mengatakan kartu ini menjadi bukti identitas pengungsi dan memberinya akses terhadap beberapa bantuan.Menurut Amu, beberapa tokoh pemerintah telah menyatakan keprihatinannya tentang radikalisasi di kamp-kamp sehingga dilakukan pendataan. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi berharga.
"Alasan dibalik proses biometrik adalah menjaga catatan Rohingya. Kami ingin mereka kembali ke tempat mereka masing-masing," kata Amu. Pengungsi Rohingya mengaku senang jika mereka dapat kembali asalkan pemerintah Myanmar menjamin perdamaian dan keamanan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
