REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Pemimpin Katalunya memperjelas bahwa pemerintahnya bertekad untuk melakukan pemilihan umum pada Ahad (1/10) untuk kemerdekaannya, yang disebut tindakan ilegal oleh Pemerintah Spanyol. Rencana referendum itu mendorong Spanyol ke dalam krisis politik yang paling dramatis selama beberapa dekade.

Pemerintah Spanyol telah mengirim ribuan bala bantuan polisi ke wilayah tersebut untuk mencegah orang-orang memilih, sementara bersikeras pada Jumat bahwa referendum tidak akan terjadi. "Semuanya disiapkan di lebih dari 2.000 titik pemungutan suara sehingga mereka memiliki kotak suara dan kertas suara, dan meminta semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka," ujar pemimpin Katalonia Carles Puigdemont dalam wawancara pada Jumat (29/9).

Pengadilan telah memerintahkan polisi untuk membuka sekolah yang dijadwalkan digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Dalam upaya menjaga sekolah agar tetap terbuka, orang tua menyerukan untuk singgah secara massal di sekolah-sekolah pada akhir pekan ini, dengan tenda dan kantong tidur, paella dan bioskop gratis.

Penyelenggara pemilu mengatakan 60 ribu orang telah terdaftar untuk berpartisipasi. Separatis telah meminta orang-orang untuk keluar dari tempat pemungutan suara dalam sebuah pernyataan massa tentang "perlawanan damai."

"Saya tidak percaya akan ada orang yang akan menggunakan kekerasan atau memprovokasi kekerasan yang akan merusak citra gerakan kemerdekaan Katalonia yang tidak dapat dicemari sebagai pasifis," ujar Puigdemont.

Pemerintah Spanyol mengklaim kewenangan konstitusi yang menyatakan bahwa negara tersebut tidak dapat terbagi dan tetap menentang pemilihan tersebut. "Saya bersikeras bahwa tidak akan ada referendum pada 1 Oktober," demikian juru bicara pemerintah Spanyol Mendez de Vigo dalam konferensi pers setelah rapat kabinet mingguan, mengulangi pernyataan bahwa pemungutan suara itu ilegal.

Ratusan ribu orang Katalunya telah turun ke jalanan dalam beberapa pekan terakhir untuk memprotes kampanye Pemerintah Spanyol agar menekan jalannya pemungutan suara. Polisi telah menyita ribuan surat suara, dan pengadilan telah mendenda dan mengancam untuk menangkap pejabat daerah.

Dengan pertanda akan banyaknya kerumunan orang yang diperkirakan memenuhi kalanan pada Ahad (1/10), jaringan toko serba ada El Corte Ingles mengatakan akan menutup tiga toko di Barcelona tengah. Pemerintah pusat mengatakan wilayah udara di atas kota sebagian akan dibatasi.

Traktor yang berjejer berhias bendera Katalonia bergaris merah dan kuning meninggalkan kota-kota provinsi pada Jumat (29/9), dan berencana untuk berkumpul di Barcelona sebagai tanda dukungan untuk referendum tersebut.

Pemimpin Katalunya Puigdemont meminta polisi untuk tidak bertindak dengan cara "politis" saat menjalankan tugas mereka pada Ahad (1/10). "Saya ingin mereka menggunakan standar yang sama dengan yang digunakan polisi daerah Katalonia. Bukan standar politik, bukan atas perintah politik, namun standar kepolisian dan profesional," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika