REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki memutuskan untuk menagguhkan sebagian besar layanan visanya terhadap warga Amerika Serikat (AS), Ahad (8/10). Hal ini dilakukan setelah AS melakukan hal serupa terhadap Turki pekan lalu. Kedutaan Turki di Washington, mengatakan bahwa pihaknya perlu menilai kembali komitmen Pemerintah AS terhadap keamanan fasilitas dan personel misi Turki.
"Untuk meminimalkan jumlah pengunjung misi diplomatik dan konsuler kami di AS selama penilaian, kami segera menghentikan semua layanan visa terhadap warga AS di misi diplomatik dan konsuler kami di AS," kata Kedutaan Besar Turki di Washington dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan laman BBC, Senin (9/10).
"Tindakan ini berlaku untuk visa stiker dan juga visa elektronik serta visa perbatasan," kata Kedutaan Besar Turki di Washington menambahkan dalam pernyataannya.
Keputusan Turki ini diambil setelah AS melakukan hal serupa. Pekan lalu, seorang pekerja konsulat AS di Istanbul dibekuk oleh otoritas keamanan Turki. Ia dicurigai memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, yang dituding mendalangi aksi kudeta tahun lalu di Turki.
AS mengutuk tindakan tersebut walaupun pekerja yang ditangkap adalah pria berkewarganegaraan Turki. Setelah kejadian tersebut, AS memutuskan untuk menangguhkan layanan visanya terhadap Turki. "Semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatic AS di Turki telah ditangguhkan," kata AS dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Visa non-imigran diterbitkan untuk mereka yang berpergian ke AS untuk pariwisata, perawatan medis, bisnis, pekerjaan, dan studi.
Turki telah berbulan-bulan menekan AS untuk mengekstradisi Fethullah Gulen. Ankara mengklaim bahwa Gulen adalah tokoh di balik kudeta Turki yang gagal pada 2016. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Gulen menghasut kerusuhan tersebut. Namun tuduhan ini segera dibantah oleh Gulen.
Pascaperistiwa kudeta yang gagal, Pemerintah Turki telah menangkap puluhan ribu orang dari berbagai kalangan, termasuk militer. Turki juga telah memecat sedikitnya 120 ribu pegawai karena mereka diduga terlibat aksi kudeta tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika