REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Lembaga hak asasi manusia internasional Human Rights Watch (HRW) mengatakan, Filipina berpotensi kehilangan kursi keanggotaannya dari negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Hal ini disebabkan ganasnya Pemerintah Filipina dalam memerangi pengguna dan peredaran narkobadi negaranya.
Direktur Advokasi HRW John Fisher mengungkapkan, tak sedikit pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Filipina dalam proses memerangipengguna dan pengedar narkoba di negaranya. "Kami merasa bahwa Filipina melanggarkewajiban keanggotaannya dan bahwa Majelis Umum PBB akan memiliki alasan untukmempertimbangkan penghapusannya (dari Dewan HAM PBB)," ujar Fisher seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, Senin (9/10).
Ia juga menyoroti perihal pernyataan bersama dari 39 negara yang mengungkapkan keprihatinan atas ribuan pembunuhan ketika Pemerintah Filipina menggemakan perang melawan narkoba.
"Ketika kita melihat berbagai negara berbicara dan mengutuk Filipina, seperti yang telah mereka lakukan melalui pernyataan bersama, maka mau tidak mau, negara-negara yang menganggap hak asasi manusia tersebut dalam hubungan ekonomi mereka akan mempertimbangkan pembaruan kontrak perdagangan (dengan Filipina)," ucapnya.
Menurutnya, tindakan brutal Pemerintah Filipina dalam menumpas pengguna dan pegedar narkoba di negaranya dapat diganjar pula dengansanksi ekonomi. "Ada berbagai sanksi. Tentu saja bisa ada sanksi ekonomi,terutama oleh negara-negara dalam hubungan bilateral mereka," kata Fisher.
Ia pun mengungkapkan kekecewaannya terkait keengganan Filipina untuk menanggapi seruan mengakhiri pembunuhan dalam rangka memberantas narkoba. "Manila tampaknya menolak untuk mengindahkan (seruan) dan tidak berminat mengambil tanggung jawab untuk mengakhiri pelanggaran ini atauuntuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya," ungkap Fisher.
Fisher mencatat keanggotaan di Dewan HAM PBB adalah sebuah hak istimewa. Kendati demikian, hal tersebut dilengkapi dengan kondisiuntuk menegakkan standar tertinggi hak asasi manusia dan bekerja sama dengan dewan, yang nyatanya telah dilanggar oleh Filipina. Menurutnya, sudah saatnyaPBB mulai turun tangan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia diFilipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika