REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kampanye anti-narkoba mantan Presiden Rodrigo Duterte. Hal ini ia sampaikan saat bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz di Jerman.
Dalam laporan yang dirilis Kantor Kepresidenan Filipina, Marcos membahas penyelidikan ICC dalam pertemuan bilateral itu. Duterte resmi menarik Filipina dari pengadilan internasional pada 2019.
Setelah Duterte mempertanyakan kewenangan ICC menyelidiki kampanye anti-narkobanya yang menewaskan puluhan ribu orang. Marcos mengatakan pengadilan Filipina masih berfungsi dan penegak hukum menyelidiki pembunuhan-pembunuhan itu.
"Sangat sulit bagi Filipina untuk menerima pengadilan luar, harus saya katakan, mendikte polisi kami siapa yang akan mereka selidiki, siapa yang akan mereka tangkap," kata Marcos, Kamis (14/3/2024). Laporan itu tidak mengungkapkan respon Scholz atas posisi Marcos. Jerman salah satu pendukung dan kontributor terbesar ICC.
Terpisah pada wartawan, Marcos mengatakan operasi anti-narkoba "sepenuhnya berubah" menjadi pencegahan dan rehabilitas. Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mempertanyakan klaim tersebut karena pembunuhan masih berlangsung.
"Ia tidak bisa mengklaim adanya kemajuan karena impunitas masih ada," kata Deputi Direktur Human Rights Watch Asia Bryony Lau dalam pernyataannya. Tahun lalu, ICC yang berbasis di Den Haag menolak banding dari Manila dan mengizinkan dimulainya kembali investigasi terhadap pembunuhan dalam perang melawan narkoba dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Polisi mengatakan mereka membunuh 6.200 tersangka pengedar yang melawan saat ditangkap dalam operasi anti-narkoba. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban bisa jadi jauh lebih tinggi.
Pada bulan November, Marcos mengatakan ia sedang mempelajari kemungkinan untuk kembali ke ICC. Beberapa bulan kemudian, dia mengatakan Filipina tidak akan membantu penyelidikan ICC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
