Jumat 15 Mar 2024 07:41 WIB

Marcos Jr Tepis Wewenang ICC Selidiki Kampanye Anti-Narkoba Duterte

Marcos menegaskan pengadilan Filipina masih berfungsi.

Rep: Lintar Satria/ Red: Setyanavidita livicansera
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Malacanang di Manila, Filipina Rabu, (10/1/2024).
Foto: Ezra Acayan/Pool Photo via AP
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Malacanang di Manila, Filipina Rabu, (10/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kampanye anti-narkoba mantan Presiden Rodrigo Duterte. Hal ini ia sampaikan saat bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz di Jerman.

Dalam laporan yang dirilis Kantor Kepresidenan Filipina, Marcos membahas penyelidikan ICC dalam pertemuan bilateral itu. Duterte resmi menarik Filipina dari pengadilan internasional pada 2019.

Baca Juga

Setelah Duterte mempertanyakan kewenangan ICC menyelidiki kampanye anti-narkobanya yang menewaskan puluhan ribu orang. Marcos mengatakan pengadilan Filipina masih berfungsi dan penegak hukum menyelidiki pembunuhan-pembunuhan itu.

"Sangat sulit bagi Filipina untuk menerima pengadilan luar, harus saya katakan, mendikte polisi kami siapa yang akan mereka selidiki, siapa yang akan mereka tangkap," kata Marcos, Kamis (14/3/2024). Laporan itu tidak mengungkapkan respon Scholz atas posisi Marcos. Jerman salah satu pendukung dan kontributor terbesar ICC.

Terpisah pada wartawan, Marcos mengatakan operasi anti-narkoba "sepenuhnya berubah" menjadi pencegahan dan rehabilitas. Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mempertanyakan klaim tersebut karena pembunuhan masih berlangsung.

"Ia tidak bisa mengklaim adanya kemajuan karena impunitas masih ada," kata Deputi Direktur Human Rights Watch Asia Bryony Lau dalam pernyataannya. Tahun lalu, ICC yang berbasis di Den Haag menolak banding dari Manila dan mengizinkan dimulainya kembali investigasi terhadap pembunuhan dalam perang melawan narkoba dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Polisi mengatakan mereka membunuh 6.200 tersangka pengedar yang melawan saat ditangkap dalam operasi anti-narkoba. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban bisa jadi jauh lebih tinggi.

Pada bulan November, Marcos mengatakan ia sedang mempelajari kemungkinan untuk kembali ke ICC. Beberapa bulan kemudian, dia mengatakan Filipina tidak akan membantu penyelidikan ICC.

sumber : reuters

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement