REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Saat Fatah dan Hamas, dua faksi utama Palestina, berusaha mencapai rekonsiliasi nasional, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan sebuah permintaan. Abbas meminta Hamas untuk menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.
Lebih dari satu dekade, faksi Fatah yang mendukung Abbas, telah mengendalikan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat. Sementara saingannya, Hamas, secara de facto memerintah Jalur Gaza sejak mengambil alih wilayah itu pada 2007.
Hamas telah mengklaim mereka adalah satu-satunya pihak yang sah melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel yang sedang berlangsung. Namun, saat berbicara dengan televisi Mesir pekan lalu, Abbas menyerukan satu negara, satu rezim, satu undang-undang, dan satu persenjataan.
"Saya tidak akan menerima bangkitnya kelompok bersenjata di Gaza, seperti Hizbullah di Lebanon," kata Abbas, merujuk pada kelompok bersenjata dan organisasi politik Hizbullah, yang menguasai sebagian besar wilayah selatan Lebanon.
Bulan lalu, Hamas mengumumkan pembubaran komite administratifnya, badan politik yang mengelola Gaza. Kelompok tersebut menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas dan menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pemilihan parlemen di wilayah Palestina yang diduduki.
Hamas juga mengatakan, Konsensus Pemerintah Nasional telah secara resmi mengambil alih pemerintahan Gaza. Hamas dan Fatah dijadwalkan akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10) untuk negosiasi yang diperantarai Mesir.
Permintaan untuk melucuti senjata mungkin akan menjadi titik tolak dalam upaya rekonsiliasi, yang selalu gagal dalam 10 tahun ini. Berbicara kepada Kantor Berita Ma'an, juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan, senjata milik Hamas tidak akan menjadi topik perundingan dan ia bersikeras senjata mereka legal.
"Senjata ada di sini untuk melindungi warga Palestina dan membebaskan tanah mereka [dari pendudukan Israel]. Karena itu, senjata seharusnya tidak menjadi masalah yang didiskusikan," kata Qassem, dikutip Aljazirah.
Tariq Dana, penasihat kebijakan Al-Shabaka: Jaringan Kebijakan Palestina, tidak mengharapkan Hamas untuk mengubah pendiriannya dalam waktu dekat. "Sulit membayangkan Hamas menyerahkan senjatanya demi rekonsiliasi," ungkapnya.
"Sebenarnya, jika hal itu terjadi, tentu tidak akan mengarah pada rekonsiliasi, tapi lebih memperkuat dominasi Fatah dan pemerintahan yang otokratis atas spektrum dan institusi politik Palestina," tambah Dana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika