REPUBLIKA.CO.ID,RAKHINE -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan guna menanggapi laporan mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) Kofi Annan. Laporan yang rencananya digelar pada Jumat (13/10) itu akan membahas situasi di Rakhine, Myanmar.

Annan akan mempresentasikan hasil investigasi dewan penasihat terkait Rakhine selama Agustus kemarin. Politisi asal Ghana itu diminta merepresentasikan laporan tersebut oleh Presiden Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Laporan tersebut akan meminta aksi tanggap dari otoritas Myanmar menanggapi situasi Rohingya. Pengungsi saat ini tidak memiliki status kewarganegaraan dan melarikan diri ke Bangladesh.

"Pejabat urusan politik PBB, Jeffrey Feltman, akan terbang ke Myanmar selama empat hari guna membahas masalah mendesak ini," kata pernyataan resmi PBB seperti diwartakan Channelnews Asia, Kamis (12/10).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres meminta Myanmar segera mengakhiri operasi militer di Rakhine. PBB juga meminta pemerintah untuk menerima kembali pengungsi Rohingya yang melarikan diri.

Sementara berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, menyebut operasi militer pemerintah Myanmar menjadi langkah strategis untuk memastikan etnis Rohingya keluar dari negeri itu. Kesimpulan itu didapatkan Dewan HAM PBB usai mewawancarai 65 pengungsi Rohingya di Bangladesh.

PBB menilai tindakan militer yang dilakukan sangat terorganisasi, terkoordinasi, dan sistematik. Operasi itu dimulai sebelum serangan pemberontakan terhadap pos polisi pada 25 Agustus lalu, mulai dari pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan anak-anak.

PBB berkeyakinan pasukan Myanmar sengaja menghancurkan harta benda hingga membakar tempat tinggal warga di Rakhine utara. Tidak hanya untuk mengusir penduduk secara massal tapi juga mencegah mereka yang melarikan diri untuk kembali ke rumah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika