REPUBLIKA.CO.ID, KANBERRA - Australia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, meski menghadapi kritik keras terkait kebijakan suakanya. Negara ini bersaing dengan Prancis dan Spanyol untuk satu dari dua kursi yang tersedia.
Selama dua tahun terakhir, Australia melakukan kampanye untuk menjadi negara promotor HAM yang pragmatis, berprinsip, dan penuh semangat. Pemerintah Asutralia mengatakan, akan memperjuangkan kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil, serta akan mendorong penghapusan hukuman mati secara global.
Akan tetapi, negara ini telah mendapat kecaman atas kebijakan suaka yang dikeluarkan, seperti mengembalikan kapal imigran dan menahan imigran di pinggiran pantai. PBB juga mengkritik perlakuan Australia terhadap penduduk asli, yang dinilai 14 kali lebih mungkin dipenjara daripada orang-orang non-pribumi.
"Australia dengan keras kepala menolak setiap panggilan dari PBB untuk menjelaskan perlakuan kejamnya terhadap orang-orang yang mencari suaka, dan kebijakannya yang secara terang-terangan dan dengan sengaja melanggar undang-undang HAM internasional, dalam upaya untuk mencegah orang-orang mencari perlindungan di Australia," ujar Direktur Kampanye di Pusat Hukum HAM, Tom Clarke, dikutip The Independent.
Dia menggambarkan kebijakan suaka negara tersebut dengan sebutan 'gajah di dalam ruangan.' "Setiap laporan ahli, setiap penyelidikan, setiap saat, telah sangat jelas pengungsi Australia terdampak oleh kebijakan yang melanggar hukum internasional, dengan berbagai cara. Tidak ada yang lolos dari kenyataan ini," kata dia.
"Jika Pemerintah Australia benar-benar ingin menjadi pemimpin HAM di PBB, maka harus berhenti memperlambat HAM di negara sendiri," tambah dia.
Sejumlah negara di Dewan HAM PBB justru banyak mendapat kritik atas kasus HAM. Arab Saudi, yang terpilih masuk ke Dewan HAM tahun ini, misalnya, sangat membatasi hak perempuan.
Negara-negara yang akan dipilih bersama Australia juga telah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, yaitu Republik Demokratik Kongo (DRC), Meksiko, dan Senegal.
Human Rights Watch (HRW) meminta agar Kongo diblokir dari pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Alasannya, pertempuran antara pasukan keamanan Kongo dan milisi di wilayah Kasai pusat saat kni telah menewaskan 5.000 orang dan mengungsikan 1,4 juta lainnya sejak Agustus lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
