REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Pemerintah Spanyol mendesak warga Katalan untuk menerima keputusan Madrid untuk memberhentikan kepemimpinan separatis mereka dan mengendalikan wilayah yang bergolak tersebut. Krisis politik terbesar di Spanyol telah memasuki beberapa minggu yang menentukan.
Menteri Luar Negeri Spanyol membuat komentar pada hari Ahad (22/10) sehari setelah Madrid berjanji untuk mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memecat Pemerintah Katalunya. Ini merupakan upaya terakhir menggagalkan keinginan Katalunya merdeka.
Juga, untuk menghapus ketakutan akan kerusuhan dan gejolak ekonomi di jantung negara tersebut. Pemimpin Katalan Carles Puigdemont menolak keputusan Madrid yang akan diimplementasikan pekan ini. Ribuan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan berbaris di Barcelona pada hari Sabtu.
Juru Bicara Parlemen Katalunya, Carme Forcadell mengatakan, dia tidak akan menerima langkah Madrid dan menuduh Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy melakukan kudeta. Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis meminta semua pihak untuk mematuhi perintah Madrid.
"Semua yang pemerintah coba lakukan adalah mengembalikan tatanan hukum, mengembalikan konstitusi, juga peraturan Katalan," kata Dastis kepada BBC TV.