REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mungkin menang dalam pemilihan besar pada Ahad pekan lalu, namun setengah dari orang-orang yang disurvei surat kabar Asahi pascapemilihan tidak ingin ia tetap menjadi perdana menteri.
Tampaknya kemenangan pemilihan telah menaikkan peringkat persetujuan untuk pemerintahan Abe, tapi tidak termasuk dirinya. Tingkat dukungan publik untuk pemerintahan Abe tumbuh menjadi 42 persen dalam survei yang dilakukan antara 23 dan 24 Oktober, naik dari 38 persen pada survei sebelumnya pada pertengahan Oktober.
Tapi 47 persen responden tidak ingin Abe melanjutkan tugasnya sebagai perdana menteri, melebihi 37 persen responden yang masih menginginkannya menjabat, tulis survei yang dipublikasikan pada Rabu (25/10). Rating ketidaksetujuan Abe turun menjadi 39 persen dari 40 persen, menurut survei Asahi.
Abe akan tetap menjadi perdana menteri sampai September 2018 ketika masa jabatannya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) berakhir dan pemilihan baru untuk pemimpin partai tersebut diadakan. Koalisi pimpinan yang dipimpin oleh Abe memenangkan gabungan 313 kursi dalam pemilihan nasional Ahad, mempertahankan dua pertiga "mayoritas super" di majelis rendah beranggotakan 465 orang, kata media lokal.
Beberapa ahli mencatat kemenangan blok penguasa itu merupakan kurang dari kemenangan bagi LDP yang telah lama berkuasa daripada kekalahan untuk oposisi yang terbagi. Survei Asahi juga menunjukkan 51 persen responden mengatakan jumlah kursi yang memenangkan blok penguasa "terlalu banyak", sementara 32 persen menyatakan bahwa jumlah kursi itu sudah baik.
Dan 54 persen responden mengatakan mereka khawatir dengan kebijakan Abe, melebihi 29 persen yang mengatakan mereka memiliki harapan positif. Sebuah survei surat kabar Yomiuri pada Rabu menunjukkan rating persetujuan untuk pemerintahan Abe naik 52 persen dari 41 persen pada survei sebelumnya awal bulan ini.
Saat ditanya alasan kemenangan LDP atas kursi mayoritas, hanya enam persen mengatakan harapan tinggi untuk Abe, 10 persen mengatakan "penghargaan atas prestasi partai yang berkuasa" sementara 44 persen menyebutkan fragmentasi oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
