REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump agaknya akan memperketat pemeriksaan terhadap imigran, terlebih dari negara-negara Muslim. Ini dilakukan menyusul peristiwa penyerangan di New York, Selasa (31/10) kemarin.
"Saya sudah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan program penyaringan yang ekstrem. Secara politis benar baik-baik saja, tapi tidak untuk ini!" kata Trump melalui Twitter seperti dikutip BBC, Rabu (1/11).
Trump memang tidak secara terang-terangan mengatakan akan memperketat pemeriksaan terhadap imigran. Namun, ini mengacu pada program kampanye yang dicanangkannya untuk memeperketat masuknya imigran ke AS. Dalam kampanye 2016, Trump bersumpah akan melarang semua warga Muslim memasuki AS.
Trump diketahui juga memberlakukan larangan perjalanan dari sejumlah negara-negara Muslim. Mesir, Irak, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Somalia, Libya, Chad hingga Korea Utara masuk dalam daftar larangan perjalanan yang dicanangkan Trump.
Kelompok hak asasi sipil Amerika lantas bereaksi atas kebijakan itu. Mereka menilai negatif langkah yang diambil pemerintah. Mereka mengatakan, pemeriksaan ekstrim, terlebih bagi negara muslim merupakan diskiriminasi terhadap umat Islam.
Sementara, kepolisian berhasil mendapatkan indentitas pelaku penyerangan di New York. Pelaku yang diidentifikasi bernama Sayfullo Habibullaevic Saipov merupakan warga negara Uzbekistan yang datang ke Amerika Serikat pada 2010.
Dia lantas meninggalkan catatan berbahasa Inggris dalam truk yang digunakan untuk melakukan aksinya. Dalam catatan tersebut, tersangka mengklaim melakukan serangan teror atas nama ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Trump menegaskan tidak akan membiarkan ISIS kembali, terlebih setelah AS mengalahkan mereka di Timur Tengah. Presiden Amerika ke-45 itu juga tidak akan membiarkan kelompok ekstrimis tersebut untuk menginjakan kaki di AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
