Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern membahas tawaran tersebut dengan Malcolm Turnbull, Ahad (5/11)  menyusul hampir 600 orang pengungsi dan pencari suaka menolak meninggalkan pusat yang sekarang sudah ditutup, meski pasokan air, makanan dan listrik terputus.

Banyak para pengungsi dan pencari suaka itu mengatakan mereka terlalu takut untuk bermukim di akomodasi alternatif dan menolak meninggalkan pusat penahanan, yang juga merupakan pangkalan angkatan laut Papua Nugini (PNG).

PM Turnbull mengucapkan terima kasih kepada PM Selandia Baru, Jacinda Ardern atas tawaran tersebut, yang pertama kali dibuat oleh mantan perdana menteri John Key, dan mengatakan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada kesepakatan pemukiman kembali pengungsi dengan Amerika Serikat.

Tapi PM Turnbull tidak menutup kemungkinan menerima tawaran Jacinda Ardern itu di tahap selanjutnya. "Apa yang ingin kita lakukan adalah memastikan ada peluang untuk memukimkan kembali orang-orang di Pulau Manus dan Nauru," katanya.

"Kami memiliki kesepakatan dengan Amerika Serikat di mana sejumlah besar - 1.250 orang - dapat, menjadi subjek pemeriksaan keras AS, untuk dimukimkan kembali di Amerika Serikat.

"Kami ingin mengejar mereka, menyimpulkan pengaturan itu, dan kemudian setelah itu jelas kita bisa mempertimbangkan yang lain."

Jacinda Ardern mengatakan beberapa diskusinya dengan PM Turnbull adalah sesuatu yang "menantang" dan "jujur".

"Ini tawaran yang sangat asli," katanya.

"Kami tentu saja tidak memiliki keadaan yang sedang dihadapi dan ditangani Australia, tapi kami juga tidak bisa mengabaikan wajah dari manusia-manusia dari apa yang dihadapi Australia.

"Tawaran itu tetap berlaku."

PM Selandia Baru, Jacinta Ardern, mengatakan pertemuannya dengan PM Malcolm Turnbull 'menantang' dan 'terus terang'.

Reuters; David Grey

Selandia Baru dianggap lebih welas asih

Keputusan Turnbull untuk tidak menerima tawaran tersebut dapat memperpanjang apa yang oleh pemimpin Partai Hijau Australia, Richard Di Natale sebut sebagai "malapetaka kemanusiaan" di Pulau Manus. Pengadilan Tinggi PNG memutuskan penahanan pencari suaka adalah ilegal dan Pemerintah PNG mengatakan bahwa Australia bertanggung jawab untuk menangani orang-orang yang tidak ingin bermukim di negara tersebut.

Penolakan yang terjadi di pusat penahanan Pulau Manus mendorong Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Jumat (3/11), meminta PM Turnbull untuk menerima tawaran tersebut, yang menggambarkannya sebagai sesautu yang tidak berbeda dengan kesepakatan AS.

Namun saran itu ditepis oleh Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, yang mengatakan bahwa Bill Shorten mencoba untuk menenangkan kalangan kiri didalam partainya dengan "aksi politik yang murah dan kata-kata kotor".

Dia mengatakan bahwa pernyataan tersebut akan menjadi "kabar menggembirakan bagi para penyelundup manusia" dan bahwa dia membuat kebijakan dalam pelarian.

Ratusan pengungsi di dalam pusat penahanan Pulau Manus mengatakan bahwa mereka bertekad untuk tinggal meski pasokan listrik, air dan makanan terputus.

ABC News

Namun pagi ini, seorang backbencher pemerintah, mantan menteri pertahanan Kevin Andrews, mengatakan bahwa usulan tersebut harus dipertimbangkan secara serius.

"Kenyataannya adalah, kita memiliki masalah yang sulit diatasi saat ini," katanya kepada Sky News.

Kevin Andrews mengatakan kesepakatan apapun perlu memastikan penyelundup manusia tidak menganjurkan praktek memulai kembali pelayaran berbahaya ke Australia.

Senator Di Natale mengatakan Selandia Baru memiliki pendekatan yang lebih welas asih terhadap para pengungsi.

"Sangat penting juga bahwa kita membawa mereka ke sini dan membiarkan mereka memberi kontribusi dan tetangga dekat kita menunjukkan  hal itu pada kita," katanya kepada ABC Insiders.

"Mereka telah menyampaikan bahwa mereka siap untuk melindungi beberapa dari para pengungsi dan pencari suaka ini dan mereka menunjukkan kesopanan dan belas kasih yang sangat kurang dari  Pemerintah Australia ini."

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.