REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pejabat Korea Selatan mengisyaratkan dukungan atas resolusi PBB yang dirancang AS untuk menguatkan sanksi terhadap Korea Utara.
Seorang pejabat di Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan Seoul mendukung upaya global mengendalikan Korea Utara. Sementara itu seorang juru bicara kementerian luar negeri menolak memberikan komentar sampai Dewan Keamanan memberikan suara pada resolusi Jumat (22/12).
Rancangan resolusi tersebut berusaha melarang hampir 90 persen ekspor produk minyak sulingan ke Korea Utara dengan membatasi 500 ribu barel per tahun dan menuntut pemulangan orang Korea Utara yang bekerja di luar negeri dalam waktu 12 bulan.
Ini juga akan menutup pasokan minyak mentah ke Korea Utara dengan harga empat juta barel per tahun, serta melarang sejumlah ekspor Korea Utara seperti mesin, kayu, dan produk dan sumber lainnya.
Amerika Serikat telah meminta Cina membatasi pasokan minyaknya ke sekutunya, Korea Utara. Menurut mantan wakil menteri luar negeri Korea Selatan Kim Sung-han, keberhasilan sanksi akan bergantung pada dukungan dan kerja sama Beijing dan mitra dagang regional lainnya.
"Bahkan jika PBB melewati resolusi ini, sekali lagi, ini hanya masalah bagaimana Cina secara ketat berkomitmen untuk menerapkan semua sanksi PBB ke Korea Utara," katanya.
Cina dan Rusia pada Kamis meminta lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan proposal AS yang memasukkan 10 kapal yang mengangkut barang-barang terlarang dari Korea Utara dalam resolusi PBB. Namun, tidak jelas berapa banyak waktu yang akan diberikan.
Sanksi tambahan untuk Korea Utara akan datang saat Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berusaha untuk meredakan ketegangan menjelang Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 pada Februari. Dia telah mengusulkan untuk menunda latihan militer gabungan tahunan dengan Amerika Serikat, sampai Olimpiade usai. Korea Utara menilai latihan ini sebagai persiapan untuk invasi.
"Korea Utara harus memiliki pemikiran sendiri tentang berpartisipasi dalam Olimpiade atau tidak, terlepas dari sanksinya. Jika akan datang, itu akan membuat keputusan pada menit terakhir. Sampai saat itu kita akan terus menunggu dan melihat,"kata pejabat Kementerian Unifikasi kepada Reuters.
Pada pertemuan dengan mitranya dari Jepang di Tokyo pada Jumat, utusan nuklir Korea Selatan Lee Do-hoon meminta kerja sama Jepang untuk menjadikan Olimpiade Pyeongchang sebagai kesempatan penting untuk mendorong momentum perdamaian.
"Jika kita bisa bertemu dengan Utara, kita bersedia berdamai, diskusi aktif mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan Korea Utara, tanpa prasyarat apa pun," kata Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myoung-gyon kepada wartawan di Seoul
Ia mengatakan, tahun depan, Korea Selatan akan menerapkan kebijakan dengan cara yang lebih proaktif dari tahun ini dengan memanfaatkan berbagai peluang, termasuk Olimpiade Pyeongchang.
Korea Utara secara teratur mengancam untuk menghancurkan Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang dan mengatakan bahwa program persenjataannya diperlukan untuk melawan agresi AS. Amerika Serikat menempatkan 28.500 tentara di Korea Selatan, sebuah warisan dari Perang Korea 1950-53.
Korea Utara juga belum secara langsung menanggapi usulan penambahan sanksi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika