REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengecam keputusan Presiden Guatemala Jimmy Morales yang akan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv keYerusalem. Ia menilai keputusan Morales sebagai pelanggaran tanpa tedeng aling-aling terhadap hukum internasional dan menentang sentimen pemimpin gerejadi Yerusalem.
Alih-alih mengekspresikan solidaritas terhadap orang-orang Kristen asli di Palestina, Presiden Morales memilih untuk bertindak melawan hak dan status mereka di Tanah Suci pada malam Natal. "Ini tidak masuk akal," kata al-Maliki dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Senin (25/12).
Menurutnya, keputusan Morales untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem telah menyeret negaranya ke sisi yang salah dalam sejarah. Sebab tindakan tersebut jelas menentang hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB yang relevan. "Pengumuman ini (Morales) juga merupakan tindakan yang tidak bijaksana karena tidak menghormati serta mengabaikan posisi kolektif aliansi internasional," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuahpernyataan.
Dalam sebuahke terangan yang diunggah di Facebook pribadinya pada Senin (25/12), Morales, mengatakan, bahwa dia telah memutuskan untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. "Untuk itulah saya memberi tahu Anda bahwa saya telah memberikan instruksi kepada kementerian luar negeri bahwa mereka dapat memulai koordinasi yang diperlukan untuk mewujudkannya," tulis Morales di akun Facebook-nya.
Guatemala menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang telah mengumumkan akan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Guatemala sendiri merupakan satu dari sembilan negara yang menentang resolusi Majelis Umum PBB yang meminta AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Salah satu alasan Guatemala mendukung AS dalam sesi di Majelis Umum PBB adalah karena negara tersebut cukup bergantung pada bantuan luar negeri dari Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika