REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemimpin Hamas Ismail Haniya mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah menawarkan kepada pemerintah Otoritas Palestina sebuah daerah di pinggiranYerusalem, Abu Dis, sebagai alternatif bagi Yerusalem Timur untuk dijadikan sebagai ibu kota negara Palestina masa depan.
"AS masih menawarkan kesepakatan dan terus berada di pihak Otoritas Palestina dengan cara apapun, untuk memberi mereka modal atau entitas di daerah Abu Dis, jauh dari Yerusalem," katanya, dilaporkan Aljazirah, Rabu (27/12).
Berbicara dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin klan Palestina di Jalur Gaza pada Selasa (26/12) waktu setempat, Haniya meyebut keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah sebuah taktik untuk menghancurkan tujuan Palestina sesuai dengan kesepakatan abad ini.
Haniya mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu, baik kepada warga Palestina, Arab atau Muslim, dan juga internasional untuk tetap menjaga komitmennya.
Menurut Haniya,keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini menimbulkanr isiko baru yang dapat mempengaruhi hubungan antara Palestina dan Yordania selaku penjaga Kompleks Al-Aqsha. Haniya juga mengaku telah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah tentang apa yang dialihat sebagai bahaya akibat keputusan Yerusalem, proyek pemukiman kembali dan alternatif tanah air.
Haniya juga meminta warga Palestina untuk terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap keputusan Trump, dan kepada gerakan populer di ibu kota Arab dan Muslim untuk melakukan demonstrasi.
Reporter Aljazirah Wael al-Dahdouh, melaporkan dari Kota Gaza, bahwa Haniya memperingatkan pemain lokal, regional daninternasional untuk tidak menerapkan rencana AS untuk Timur Tengah, yang belum dipublikasikan. Jared Kushner , menantu Trump dan penasihat Gedung Putih,telah mempelopori upaya untuk melanjutkan proses perdamaianIsrael-Palestina.
Terkait proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung antara dua kelompok utama Palestina, Fatah dan Hamas, Haniya mengatakan, masalah politik internal perlu ditangani dengan cepat agar pemerintah bersatu
Ikuti Whatsapp Channel Republika