REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Media Pemerintah Iran menayangkan demonstrasi pro-pemerintah di kota-kota di seluruh negeri pada Rabu (3/1). Aksi itu digelar setelah sepekan protes kelompok antipemerintah yang mengeluhkan terpuruknya kondisi ekonomi.
Langkah tersebut dinilai sebagai usaha untuk menenangkan ketegangan di tengah bentrokan yang telah menewaskan sedikitnya 21 orang tersebut.
Dengan berbahasa Inggris penyiar Press TV menyiarkan demonstrasi pro-pemerintah, dan mengatakan bahwa mereka memprotes kekerasan yang telah terjadi selama beberapa malam terakhir di berbagai kota. Para demonstran melambaikan bendera Iran dan menunjukkan dukungannya terhadap pejabat pemerintah.
Demonstrasi pro-pemerintah tersebut dilakukan setelah pidato pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Selasa yang menyalahkan turut campur pihak asing dalam aksi protes selama beberapa hari ini.
"Lihatlah kejadian belakangan ini. Semua orang berselisihdengan Republik Islam dengan menggunakan berbagai cara, termasuk uang, senjata,politik dan aparat intelijen, untuk menciptakan masalah bagi sistem Islam, Republik Islam, dan Revolusi Islam," kata Khamenei.
Khamenei menghindari untuk mengidentifikasi negara-negara asing yang dia maksud. Meski dia berjanji akan menguraikannya dalam beberapa hari mendatang. Tidak diragukan lagi kemungkinan besar pihak asing yang dimaksud Khamenei adalah Amerika Serikat (AS).
Unjuk rasa antipemerintah digelar sejak 28 Desember dari kota Masyhad, kota terbesar kedua di Iran. Sejak itu aksi demo berkembang ke kota-kota di hampir setiap provinsi. Ratusan orang telah ditangkap.
Kepala Pengadilan Revolusi Teheran dilaporkan memperingatkanbahwa para pemrotes yang ditahan berpotensi menghadapi hukuman mati.
"Jelas salah satu tuduhan mereka adalah Moharebeh," menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran Tasnim, mengutip Mousa Ghazan. Moharebeh adalah melancarkan perang melawan Tuhan, dan di Iran tindakan Moharebeh dapat dihukum mati.
Pemerintah Iran telah menutup akses ke Telegram dan aplikasi berbagi foto Instragam, dalam upaya untuk melemahkan kerusuhan tersebut. Sehingga kedua platform sosial media tersebut menyusul Facebook dan Twitter yang telah dilarang sebelumnya.
Pemerintah Donald Trump meminta pemerintah Iran untuk menghentikan pomblokiran Instagram dan situs media sosial populer lainnya. WakilMenteri Luar Negeri AS Steve Goldstein mengatakan, Instagram, Telegram danplatform lainnya adalah jalur komunikasi yang sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
